JAKARTA, PRESISIMEDIA.COM — Kasus dugaan penistaan agama yang terjadi dalam kegiatan di salah satu stan pada festival musik The Sounds Project di Eco Park Ancol, Jakarta Utara, memasuki tahap baru.
Polda Metro Jaya menetapkan empat orang sebagai tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. Keempatnya masing-masing berinisial RES, AK, I, dan M.
Dari empat tersangka tersebut, dua orang telah ditangkap dan ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Perkara ini bermula dari beredarnya video yang memperlihatkan tantangan melafalkan ayat Al-Qur’an dengan imbalan minuman beralkohol. Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Minggu (9/8/2026) sekitar pukul 22.30 WIB di kawasan festival musik The Sounds Project, Eco Park Ancol.
Empat Orang Jadi Tersangka
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan rangkaian penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan.
Dalam penyidikan sementara, RES disebut berperan sebagai pembawa acara atau host yang memandu kegiatan di depan stan.
Sementara I dan AK diduga memberikan tantangan kepada pengunjung untuk melafalkan Surah Al-Ikhlas dan Surah Ad-Dhuha dengan imbalan berupa minuman beralkohol.
Dalam kegiatan tersebut, M disebut ikut melafalkan Surah Ad-Dhuha menggunakan pengeras suara.
Polda Metro Jaya sebelumnya menerima sejumlah laporan masyarakat terkait peristiwa tersebut. Penanganan perkara kemudian dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Polisi Amankan Rekaman Video
Dalam proses penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya lima flashdisk berisi rekaman video digital serta pakaian yang digunakan oleh tersangka RES dan AK saat peristiwa berlangsung.
Penyidik juga telah memeriksa para pelapor dan sejumlah saksi dari berbagai pihak.
Pemeriksaan antara lain dilakukan terhadap pihak pengelola kawasan Ancol, penyelenggara acara serta saksi yang berada di lokasi kejadian.
Polisi masih mengembangkan penyidikan dan berencana memeriksa pihak penyelenggara, petugas stan hingga pihak perusahaan produsen minuman yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Sejumlah Ahli Dilibatkan
Untuk mendalami perkara, Polda Metro Jaya melibatkan sejumlah ahli, antara lain ahli digital forensik, ahli agama Islam dari MUI dan Kementerian Agama, ahli bahasa serta ahli hukum pidana.
Keterangan para ahli diperlukan untuk menguji bukti digital, konteks kegiatan serta aspek hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Polisi Imbau Video Tidak Disebarluaskan
Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan kembali video terkait perkara tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto meminta masyarakat menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Imbauan tersebut disampaikan untuk mencegah penyebaran konten yang berpotensi memicu provokasi maupun memperkeruh suasana di tengah masyarakat.
LSM P2NAPAS Mengutuk Keras
Menanggapi perkara tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, menyatakan mengutuk keras dugaan tindakan yang dinilai menyinggung dan merendahkan nilai-nilai agama.
Ahmad meminta Polda Metro Jaya mengusut perkara tersebut secara tuntas, profesional, transparan, terbuka dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mengutuk keras dugaan tindakan yang menyinggung dan merendahkan nilai-nilai agama. Kami meminta kepolisian mengusut perkara ini secara tuntas, profesional, transparan dan terbuka sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Ahmad Husein Batu Bara.
Menurut Ahmad, proses hukum tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Setiap pihak yang terbukti memiliki keterlibatan harus diproses berdasarkan peran dan alat bukti yang sah.
“Kalau memang terbukti memenuhi unsur pidana, siapa pun yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda,” ujarnya.
Minta Polisi Ungkap Pihak yang Bertanggung Jawab
Ahmad meminta penyidik tidak hanya berhenti pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang berada di balik kegiatan tersebut apabila berdasarkan hasil penyidikan memang ditemukan keterlibatan.
Menurutnya, publik perlu mengetahui bagaimana kegiatan tersebut dapat berlangsung di tengah sebuah festival yang diselenggarakan secara resmi.
“Kami meminta penyidik mengungkap secara terang siapa yang menggagas kegiatan tersebut, bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung, siapa yang bertanggung jawab dan apakah ada pihak lain yang terlibat. Semua harus diperiksa berdasarkan bukti,” katanya.
Ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
“Kami mendukung penegakan hukum, tetapi tetap berdasarkan fakta dan alat bukti. Jangan sampai opini publik menggantikan proses pembuktian di pengadilan,” ujar Ahmad.
P2NAPAS Dukung Imbauan Polisi
Ahmad juga mendukung imbauan kepolisian agar masyarakat tidak kembali menyebarluaskan video terkait perkara tersebut.
Menurutnya, penyebaran video secara masif justru dapat memicu provokasi dan memperbesar persoalan.
“Masyarakat jangan mengambil tindakan sendiri. Jika memiliki informasi atau rekaman yang berkaitan dengan perkara ini, serahkan kepada aparat penegak hukum. Biarkan proses hukum berjalan,” katanya.
Jangan Sampai Menjadi Konflik Sosial
Ahmad mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
Menurutnya, perkara yang berkaitan dengan agama merupakan persoalan sensitif sehingga harus ditangani secara hati-hati dan berdasarkan hukum.
“Jangan sampai persoalan hukum ini berkembang menjadi konflik sosial. Hormati proses hukum, jaga kerukunan dan jangan melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan,” pungkas Ahmad Husein Batu Bara.
LSM P2NAPAS berharap Polda Metro Jaya dapat menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan transparan sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Sementara itu, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum dengan sendirinya menentukan seseorang bersalah. Pembuktian mengenai unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban masing-masing pihak tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Presisi Media akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dengan mengedepankan verifikasi, keberimbangan pemberitaan dan asas praduga tak bersalah.
(Redaksi)
