PASAMAN, Presisimedia.com — Laporan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang disampaikan Direktur Utama PT Rajawali Citra Wahana Pasaman, Leonar Joni Daulay, kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) kini telah tercatat secara resmi.
Hal itu berdasarkan surat Komjak RI Nomor B-266/SKK-Yanis/8/2026 tertanggal 26 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Leonar Joni Daulay. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa laporan yang disampaikan pada 15 Agustus 2026 telah diterima Komjak pada 18 Agustus 2026 dan dicatat dalam register RSM: 0575/LAP/VIII/2026.
Surat tersebut menjadi penanda bahwa laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang telah masuk dalam mekanisme administrasi pengaduan di lembaga pengawas eksternal Kejaksaan tersebut.
Komjak RI menyatakan bahwa laporan yang berkaitan dengan kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme penanganan laporan pengaduan yang berlaku.
Namun, surat penerimaan tersebut belum merupakan kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran atau tindak pidana telah terbukti. Status laporan masih berada dalam proses telaah dan tindak lanjut sesuai kewenangan Komjak RI.
Dalam surat itu, Komjak juga mengingatkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI, yang mengatur agar pelaksanaan tugas dan kewenangan Komjak tidak mengganggu kelancaran tugas Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan maupun mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan.
Publik Menanti Transparansi
Masuknya laporan ke register Komjak menjadi momentum penting untuk memastikan setiap dugaan yang dilaporkan memperoleh proses pemeriksaan secara objektif, transparan, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Bagi publik, persoalannya bukan sekadar apakah sebuah laporan telah diterima atau dicatat dalam register. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana tindak lanjut terhadap laporan tersebut dilakukan dan apakah substansi pengaduan dapat dijelaskan berdasarkan fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip kehati-hatian tetap diperlukan. Penerimaan laporan tidak boleh langsung dimaknai sebagai terbuktinya tuduhan terhadap pihak tertentu. Sebaliknya, laporan masyarakat juga perlu diproses secara serius apabila memuat dugaan yang berkaitan dengan kinerja atau perilaku aparat penegak hukum.
Karena itu, perkembangan penanganan laporan RSM: 0575/LAP/VIII/2026 patut menjadi perhatian publik, khususnya sejauh mana proses telaah Komjak RI berjalan dan apa hasil yang nantinya dapat disampaikan kepada pelapor maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Presisimedia.com menempatkan informasi ini sebagai bagian dari fungsi kontrol publik dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan, verifikasi, konfirmasi kepada pihak terkait, serta hak jawab.
Redaksi juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut maupun berkepentingan dalam perkara tersebut untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, atau dokumen pendukung guna menjaga pemberitaan tetap berimbang dan faktual.
(*)
