Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal, Tantowi Yahya Nasution, menyoroti angka 1.370 anak putus sekolah dan meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memperkuat kebijakan pendidikan serta memastikan penempatan pejabat sesuai kompetensi. (Dok. Ist)
MANDAILING NATAL, PresisiMedia.com — Angka 1.370 anak putus sekolah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Di tengah dinamika rotasi dan pergantian pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal mempertanyakan seberapa serius pemerintah menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal, Tantowi Yahya Nasution, menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan atau data statistik.
Menurutnya, di balik angka 1.370 terdapat ribuan anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan secara berkelanjutan.
“Angka 1.370 anak putus sekolah bukan sekadar angka statistik. Di balik angka tersebut ada masa depan generasi muda Madina. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa penyebabnya dan apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasinya,” ujar Tantowi.
Jangan Sampai Kursi Jabatan Lebih Sibuk Diurus daripada Masa Depan Anak
HMI mengingatkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bahwa rotasi dan mutasi pejabat merupakan kewenangan pemerintah. Namun, kebijakan tersebut semestinya tidak mengorbankan kesinambungan program pembangunan.
Terlebih sektor pendidikan membutuhkan perencanaan jangka panjang, pendataan yang akurat, evaluasi berkelanjutan dan koordinasi lintas sektor.
Tantowi menilai pergantian pimpinan OPD tidak boleh membuat program yang telah berjalan kehilangan arah.
“Rotasi dan mutasi pejabat pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dan dapat dilakukan untuk kepentingan penyegaran organisasi maupun peningkatan kinerja. Namun, ketika pergantian pejabat terjadi berulang kali, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan program dan konsistensi kebijakan, khususnya pada sektor yang membutuhkan perencanaan jangka panjang seperti pendidikan,” katanya.
Menurut HMI, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar berapa banyak pejabat yang dilantik atau berapa kali struktur organisasi ditata ulang.
Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
HMI Soroti Kompetensi Kepala OPD
Sorotan HMI juga diarahkan pada penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Tantowi meminta Bupati Mandailing Natal memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
Ia menggunakan prinsip the right man on the right place sebagai dasar penting dalam penempatan pejabat.
“Tempatkan orang yang tepat sesuai bidangnya. Prinsipnya sederhana, the right man on the right place. Contohnya Kadis Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang dokter. Kami tidak meragukan kemampuan beliau, tetapi secara disiplin ilmu lebih tepat ditempatkan di Dinas Kesehatan. Apalagi saat ini kita menghadapi persoalan serius dengan 1.370 anak putus sekolah,” tegas Tantowi.
HMI menekankan kritik tersebut bukan ditujukan untuk meragukan kapasitas pribadi seorang pejabat, melainkan mempertanyakan kesesuaian kompetensi dengan sektor yang dipimpin.
“Kami berharap Bupati Mandailing Natal menempatkan orang yang benar-benar kompeten di setiap OPD. Jangan asal menempatkan orang pada jabatan, karena yang dipertaruhkan adalah pelayanan dan masa depan masyarakat Madina,” sambungnya.
1.370 Anak Putus Sekolah Harus Dibedah, Bukan Sekadar Dicatat
HMI menilai pemerintah daerah harus segera membedah persoalan 1.370 anak putus sekolah secara lebih komprehensif.
Pemerintah perlu mengetahui siapa mereka, berada di wilayah mana, berapa usianya, jenjang pendidikan terakhirnya, serta apa penyebab mereka tidak lagi bersekolah.
Faktor ekonomi keluarga, akses pendidikan, persoalan sosial, administrasi kependudukan, kondisi keluarga dan perlindungan anak perlu dipetakan secara menyeluruh.
“Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa penyebabnya dan apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasinya,” kata Tantowi.
Menurutnya, data tersebut harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, bukan sekadar angka untuk memenuhi kebutuhan administrasi.
HMI Minta Target Pengembalian Anak ke Sekolah
HMI Cabang Mandailing Natal juga mendorong pemerintah daerah membuat target yang jelas dan terukur.
Tidak cukup hanya mengatakan akan melakukan penanganan. Pemerintah harus mampu menjawab berapa anak yang akan dikembalikan ke sekolah, kapan target tersebut dicapai, program apa yang digunakan, dan OPD mana saja yang bertanggung jawab.
Persoalan anak putus sekolah juga dinilai tidak dapat diselesaikan hanya oleh Dinas Pendidikan.
Diperlukan kolaborasi dengan perangkat daerah lain yang menangani bidang sosial, kesehatan, kependudukan, perlindungan anak, ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Publik Berhak Tahu Alasan dan Dampak Rotasi Pejabat
Di sisi lain, HMI menilai publik memiliki hak untuk mengetahui dasar setiap kebijakan rotasi dan mutasi pejabat, terutama jika menyangkut OPD yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pelayanan publik.
Tantowi menegaskan bahwa pergantian pejabat bukan masalah apabila dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi dan evaluasi kinerja.
Namun, persoalan muncul apabila perubahan tersebut justru menyebabkan program kehilangan kesinambungan.
“Setiap pergantian pimpinan OPD seharusnya tidak boleh mengganggu program yang telah berjalan. Jangan sampai yang berganti bukan hanya pejabatnya, tetapi juga arah dan prioritas programnya,” ujarnya.
Jangan Sampai Pemerintah Sibuk dengan Jabatan, Anak Kehilangan Masa Depan
HMI Cabang Mandailing Natal akhirnya mengingatkan pemerintah daerah agar tidak kehilangan fokus.
“Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengurus siapa yang duduk di kursi kepala dinas, sementara ada ribuan anak Madina yang kehilangan kesempatan untuk duduk di bangku sekolah,” tegas Tantowi.
Bagi HMI, persoalan pendidikan harus ditempatkan di atas kepentingan pergantian struktur birokrasi.
Jika pendidikan benar-benar menjadi prioritas pembangunan, maka indikator keberhasilannya harus terlihat dari meningkatnya akses dan keberlanjutan pendidikan anak-anak Madina.
“Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak anak yang berhasil diselamatkan masa depannya,” katanya.
HMI Cabang Mandailing Natal meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menjadikan persoalan 1.370 anak putus sekolah sebagai agenda prioritas dan tidak berhenti pada pendataan.
Sebab, 1.370 anak bukan sekadar 1.370 angka. Itu adalah 1.370 masa depan yang sedang dipertaruhkan.
Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah: apakah angka tersebut hanya akan menjadi statistik dalam dokumen, atau benar-benar menjadi titik awal lahirnya kebijakan besar untuk mengembalikan anak-anak Madina ke bangku pendidikan.
(SN)
