PADANG, PRESISIMEDIA.COM — Dugaan pungutan sebesar Rp200 ribu kepada guru dalam kegiatan Sumbar Teacher Summit 2026 menjadi sorotan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat kini mendalami laporan terkait kegiatan tersebut, sementara LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) meminta proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan menyeluruh.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut tenaga pendidik dan pengelolaan dana yang disebut berpotensi mencapai miliaran rupiah.
Menurutnya, jika benar terdapat pungutan Rp200 ribu kepada peserta, maka publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai dasar pungutan, jumlah peserta, mekanisme pembayaran, rekening penerima, hingga penggunaan dana.
«“Kami meminta semua pihak membuka informasi secara transparan. Kalau memang ada pungutan Rp200 ribu kepada guru, harus jelas dasar hukumnya, siapa yang menghimpun, berapa total dana yang terkumpul dan digunakan untuk apa,” ujar Ahmad Husein.»
Ia juga menyoroti informasi mengenai dugaan penggunaan rekening pribadi dalam proses pengumpulan dana.
«“Penggunaan rekening pribadi dalam penghimpunan dana kegiatan yang melibatkan banyak guru tentu perlu diklarifikasi. Jangan sampai ada persoalan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan di kemudian hari,” tegasnya.»
P2NAPAS, lanjut Ahmad Husein, mendukung langkah Ombudsman Sumbar untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional.
Ia meminta pemeriksaan tidak hanya berhenti pada persoalan ada atau tidaknya pungutan, tetapi juga menelusuri alur dana, pihak yang menghimpun, dasar penetapan biaya, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
“Kalau hasil pemeriksaan menemukan adanya maladministrasi, tentu harus ada tindakan korektif. Jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana, kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya,” katanya.
Guru Diminta Tidak Mendapat Tekanan
Ahmad Husein juga meminta agar guru yang mempertanyakan pungutan maupun menyampaikan laporan tidak mendapatkan tekanan dari pihak mana pun.
«“Guru harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan keberatan. Jangan sampai ada guru yang takut berbicara karena khawatir mendapat tekanan atau sanksi,” ujarnya.»
Menurutnya, kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik pada prinsipnya harus memberikan manfaat bagi guru dan dunia pendidikan, bukan justru menimbulkan polemik terkait pembiayaan.
P2NAPAS juga mendorong Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan pihak penyelenggara memberikan penjelasan kepada publik mengenai status kegiatan, dasar pelaksanaan, mekanisme pembiayaan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana.
Ombudsman Masih Dalami Laporan
Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat diketahui tengah mendalami laporan masyarakat mengenai dugaan pungutan tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi, sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan tersebut masih dalam proses pemeriksaan. Ombudsman juga menyoroti adanya informasi mengenai pungutan sekitar Rp200 ribu per peserta serta dugaan penggunaan rekening pribadi dalam pengumpulan dana.
Dengan jumlah peserta yang disebut mencapai ribuan orang, nilai dana yang dihimpun berpotensi mencapai sekitar Rp2 miliar.
Namun, angka tersebut masih merupakan perkiraan berdasarkan jumlah peserta dan besaran pungutan yang dilaporkan, sehingga diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk mengetahui jumlah peserta dan total dana sebenarnya.
P2NAPAS menegaskan akan menghormati proses pemeriksaan Ombudsman dan mendorong seluruh pihak memberikan data serta klarifikasi yang diperlukan.
Presisi Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Sumatera Barat, penyelenggara Sumbar Teacher Summit 2026, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pemberitaan ini. Dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan masih dalam proses pemeriksaan dan belum merupakan kesimpulan hukum.
(Ismail Hasan)
