PADANG, PresisiMedia.com – Peristiwa meninggalnya seorang perempuan muda berinisial IP (24) setelah berada di salah satu tempat hiburan malam di Kota Padang menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (13/9/2026) dini hari.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, IP dilaporkan sempat berada di area panggung DJ sebelum kemudian kehilangan kesadaran. Korban selanjutnya dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis dan dinyatakan meninggal dunia. Hingga kini, penyebab medis kematian korban tidak semestinya disimpulkan hanya berdasarkan rekaman video atau informasi yang beredar di media sosial.
Peristiwa tersebut kemudian memunculkan perhatian terhadap aspek pengawasan tempat hiburan malam, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, operasional, keamanan pengunjung, serta mekanisme pengawasan pemerintah.
Sorotan juga diarahkan pada pentingnya kejelasan mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha hiburan malam di daerah.
Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, meminta pemerintah memastikan pengawasan terhadap tempat hiburan malam dilakukan secara berkala dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Ahmad Husein, peristiwa tersebut perlu menjadi momentum evaluasi terhadap mekanisme pengawasan pemerintah, khususnya untuk memastikan aspek keselamatan dan ketertiban kegiatan usaha hiburan malam menjadi perhatian serius.
“Pemerintah perlu memastikan pengawasan berjalan secara nyata dan terukur. Peristiwa ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali bagaimana pengawasan terhadap tempat hiburan malam dilaksanakan,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Ahmad Husein juga mendorong adanya penjelasan yang terbuka mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam hal perizinan serta pengawasan usaha hiburan malam.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Padang diberitakan beberapa media melakukan evaluasi terhadap perizinan dan operasional tempat hiburan malam terkait peristiwa tersebut. Dalam keterangan yang diberitakan media, kewenangan terkait perizinan usaha hiburan tertentu melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Dalam konteks tersebut, PresisiMedia.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah terkait peristiwa tersebut, khususnya mengenai kewenangan pemerintah provinsi, aspek pengawasan, serta langkah yang akan dilakukan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, PresisiMedia.com belum menerima tanggapan atau pernyataan resmi dari Gubernur Sumatera Barat atas permintaan konfirmasi tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Gubernur Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan penjelasan mengenai kewenangan, kebijakan, maupun langkah pemerintah berkaitan dengan pengawasan tempat hiburan malam di Sumatera Barat..
PresisiMedia.com memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Gubernur Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Wali Kota Padang, pengelola tempat hiburan, keluarga korban, LSM P2NAPAS, serta pihak-pihak terkait lainnya. Setiap hak jawab dan/atau hak koreksi yang disampaikan secara resmi akan ditindaklanjuti dan dimuat secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan serta ketentuan jurnalistik yang berlaku.
(Ismail Hasan)
