Oleh: Benny Parapat (Aktivis dan Pemerhati Politik)
Kasus yang melibatkan Rismon Sianipar telah melampaui sekadar persoalan hukum biasa. Ia kini berada di persimpangan antara penegakan hukum, kebebasan berekspresi, dan dinamika politik kekuasaan.
Penerapan Restorative Justice (RJ) dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah mekanisme yang dirancang untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban dapat diperluas hingga menyentuh ranah publik yang lebih luas, seperti penarikan buku?
Tuntutan untuk menarik Jokowi’s White Paper dan Gibran End Game dari peredaran menjadi titik krusial. Secara yuridis, langkah tersebut problematik. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh konstitusi, dan karya tulis yang telah beredar merupakan bagian dari ruang diskursus publik yang tidak bisa dengan mudah dihapus melalui kesepakatan non-yudisial.
Di sinilah batas Restorative Justice diuji. Secara prinsip, RJ berfokus pada pemulihan hubungan antara pihak yang berperkara. Ia tidak dirancang untuk mengatur, apalagi membatasi, distribusi gagasan yang telah menjadi konsumsi publik. Jika mekanisme ini digunakan untuk tujuan tersebut, maka terjadi perluasan fungsi yang berpotensi melampaui koridor hukum.
Lebih jauh, keputusan untuk menarik buku tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga pada masyarakat luas sebagai pembaca. Artinya, persoalan ini tidak lagi bersifat privat, melainkan menyentuh kepentingan publik. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan yang berdampak luas seharusnya melalui proses yang transparan dan dapat diuji secara terbuka.
Di sisi lain, dimensi politik dalam kasus ini sulit diabaikan. Buku yang dipersoalkan tidak berada dalam ruang hampa—ia memuat narasi yang bersinggungan dengan figur dan kekuasaan. Ketika penarikan buku muncul sebagai bagian dari penyelesaian perkara, publik wajar mempertanyakan: apakah ini murni proses hukum, atau terdapat kepentingan untuk mengendalikan narasi?
Perubahan sikap salah satu penulis yang secara tiba-tiba menyatakan kekeliruan tanpa penjelasan akademik yang memadai semakin memperkuat keraguan tersebut. Dalam tradisi intelektual, koreksi terhadap sebuah karya seharusnya dilakukan melalui pembuktian, bukan sekadar pernyataan. Tanpa transparansi, langkah ini justru berisiko melemahkan integritas proses akademik itu sendiri.
Sementara itu, ruang publik dipenuhi berbagai distraksi—mulai dari tuduhan aliran dana hingga serangan personal. Alih-alih memperjelas persoalan, dinamika ini justru mengaburkan substansi dan berpotensi memengaruhi persepsi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Jika dilihat lebih luas, kasus ini mencerminkan persoalan yang lebih mendasar: bagaimana hukum dan politik saling beririsan dalam praktik. Ketika mekanisme hukum digunakan dalam konteks yang sarat kepentingan, maka kepercayaan publik menjadi taruhannya.
Preseden semacam ini tidak bisa dianggap sepele. Jika penarikan karya intelektual dapat dinegosiasikan melalui mekanisme di luar proses peradilan, maka terbuka ruang bagi praktik serupa di masa depan. Kritik dapat diredam bukan melalui bantahan argumentatif, tetapi melalui tekanan yang dibungkus penyelesaian hukum.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya satu perkara atau dua buku. Yang sedang diuji adalah konsistensi negara dalam menegakkan prinsip hukum sekaligus menjaga kebebasan berekspresi.
Dalam demokrasi yang sehat, hukum harus berdiri di atas kepastian dan keadilan, sementara gagasan harus diuji melalui debat terbuka. Ketika keduanya bercampur tanpa batas yang jelas, maka yang muncul bukan penyelesaian—melainkan ketidakpastian yang berkepanjangan.
Publik kini menunggu satu hal yang sederhana namun krusial: kejelasan. Apakah hukum akan tetap berada pada relnya, atau justru ikut terseret dalam arus tarik-menarik kepentingan.
(*)