LHP BPK mencatat ratusan penerima Beasiswa Dana Hiba PT Rajawali juga menerima bantuan pendidikan dari PIP dan Baznas. Audit turut menemukan kelemahan verifikasi, belum adanya SOP, serta meminta Dinas Pendidikan memperkuat pengendalian dan tata kelola program.
PADANG, Presisimedia.com – Program Beasiswa Dana Hiba PT Rajawali Tahun Anggaran 2025 yang dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap sejumlah kelemahan dalam tata kelola penyaluran bantuan pendidikan tersebut.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Dinas Pendidikan merealisasikan penyaluran Beasiswa Dana Hiba PT Rajawali sebesar Rp4.343.700.000 kepada 1.707 siswa dan mahasiswa.
Namun, hasil audit BPK menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah masih adanya penerima Beasiswa Dana Hiba PT Rajawali yang juga menerima bantuan pendidikan dari program lain. Berdasarkan hasil perbandingan data yang dilakukan BPK, terdapat 407 penerima yang juga menerima Program Indonesia Pintar (PIP), 57 penerima SMA/SMK/SLB yang menerima bantuan pendidikan dari Baznas Provinsi Sumatera Barat, 23 mahasiswa penerima bantuan pendidikan Baznas, serta 36 penerima lainnya yang juga tercatat menerima bantuan pendidikan Baznas.
BPK menyebut kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses verifikasi dan sinkronisasi data calon penerima belum berjalan optimal. Padahal, ketentuan yang berlaku mengharuskan calon penerima membuat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.
Selain persoalan bantuan ganda, BPK juga menemukan adanya penerima beasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik. Di sisi lain, terdapat calon penerima yang telah memenuhi persyaratan administrasi, namun tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan pendidikan.
Audit juga mengungkap bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara rinci mekanisme pengumpulan data, verifikasi, seleksi, penyaluran, hingga monitoring dan evaluasi program Beasiswa Dana Hiba PT Rajawali.
Menurut BPK, kondisi tersebut meningkatkan risiko ketidaktertiban administrasi, lemahnya akuntabilitas pelaksanaan program, serta belum optimalnya ketepatan sasaran penerima bantuan pendidikan.
Dalam laporannya, BPK menyatakan bahwa permasalahan tersebut antara lain disebabkan belum optimalnya pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Dinas Pendidikan, belum tersusunnya SOP penyaluran beasiswa, serta belum optimalnya pelaksanaan verifikasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa.
Atas kondisi tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan pada seluruh tahapan penyaluran Beasiswa Dana Hiba PT Rajawali, menyusun dan menetapkan SOP, melakukan sinkronisasi data dengan program bantuan pendidikan lain seperti PIP dan Baznas, memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum penetapan penerima, serta mendokumentasikan seluruh proses seleksi sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.
Program Beasiswa Dana Hiba PT Rajawali merupakan bantuan pendidikan yang bersumber dari hasil pengelolaan dana hiba PT Rajawali. Karena menggunakan dana yang diperuntukkan bagi peningkatan akses pendidikan, pengelolaannya diharapkan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar diterima oleh peserta didik yang memenuhi kriteria.
Menanggapi temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Presisimedia.com telah mengirimkan permohonan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si. guna memperoleh penjelasan resmi mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut.
Meski belum memberikan jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melalui pesan singkat yang diterima redaksi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi auditor.
“Kita akan tindaklanjuti semua rekomendasi BPK,” tulis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat kepada Presisimedia.com, Jumat (25/7/2026).
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan akan memuat penjelasan resmi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat apabila terdapat keterangan tambahan, sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
Tagar:
#BPK #SumateraBarat #DinasPendidikanSumbar #BeasiswaPTRajawali #DanaPendidikan #LKPD2025 #TransparansiAnggaran #Akuntabilitas #Presisimedia #BeritaSumbar
