(Ket foto Ilustrasi)
Kepala BPJN Sumbar menyatakan seluruh temuan audit BPK telah ditindaklanjuti, namun belum memberikan penjelasan rinci terkait nilai pengembalian, perbaikan pekerjaan, maupun progres penyelesaian pada 10 paket proyek yang menjadi temuan.
PADANG, Presisimedia.com – Upaya Presisimedia.com memperoleh penjelasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencatat nilai permasalahan sekitar Rp5,45 miliar pada 10 paket pekerjaan di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat belum memperoleh jawaban yang menjelaskan substansi temuan secara rinci.
Sebelumnya, Presisimedia.com telah mengirimkan 20 pertanyaan konfirmasi kepada Kepala BPJN Sumatera Barat terkait tindak lanjut atas temuan BPK. Pertanyaan tersebut mencakup penjelasan mengenai kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, potensi kelebihan pembayaran, progres pengembalian keuangan negara, evaluasi terhadap pejabat pelaksana proyek, hingga langkah pencegahan agar temuan serupa tidak terulang.
Namun, jawaban yang diterima melalui pesan WhatsApp pada 24 Juli hanya berbunyi singkat,
“Temuan-temuan audit BPK tersebut sudah ditindaklanjuti semua Pak.”
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya klaim bahwa rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti. Namun, jawaban tersebut belum menjelaskan substansi dari pertanyaan yang diajukan, seperti berapa nilai yang telah dipulihkan, bentuk tindak lanjut pada masing-masing paket pekerjaan, apakah terdapat pengembalian ke kas negara, apakah pekerjaan yang dinilai belum sesuai spesifikasi telah diperbaiki, maupun apakah telah dilakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagaimana menjadi perhatian dalam LHP BPK.
Dalam LHP Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sampai Triwulan III Tahun 2025, BPK mengungkap berbagai permasalahan pada 10 paket pekerjaan di BPJN Sumatera Barat dengan total nilai sekitar Rp5,45 miliar. Temuan tersebut antara lain berupa kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian pembayaran dengan spesifikasi teknis, perbedaan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), serta potensi kelebihan pembayaran.
BPK juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, termasuk memperkuat pengawasan, memverifikasi volume dan pembayaran sesuai kontrak, serta menyelesaikan kelebihan pembayaran atau perbaikan pekerjaan sesuai ketentuan.
Bagi publik, informasi bahwa temuan telah ditindaklanjuti tentu merupakan perkembangan yang penting. Namun, transparansi mengenai bentuk tindak lanjut, hasil yang telah dicapai, dan bukti penyelesaiannya juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, terlebih ketika temuan tersebut menyangkut proyek infrastruktur yang dibiayai dari anggaran publik.
Presisimedia.com tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi BPJN Sumatera Barat untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tindak lanjut atas rekomendasi BPK, termasuk perkembangan pada masing-masing paket pekerjaan yang menjadi temuan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
Tag :
#Presisimedia #BPJNSumbar #BPKRI #TemuanBPK #JalanNasional #TelukTapang #PelabuhanTelukTapang #SumateraBarat #KementerianPU #BinaMarga #PengawasanProyek #Infrastruktur #Transparansi #Akuntabilitas #KeuanganNegara #AuditBPK #LHPBPK #UangRakyat #BeritaInvestigasi #JurnalismeInvestigasi
