Jakarta, PresisiMedia.com — Di tengah pusaran polemik yang menyeret nama Rismon Sianipar dan Presiden Joko Widodo, publik kembali disuguhi satu formula klasik: permintaan maaf.
Namun kali ini, respons masyarakat tidak lagi sederhana. Alih-alih meredakan, permintaan maaf justru memantik pertanyaan yang lebih dalam—apakah ini bentuk tanggung jawab, atau sekadar strategi meredam tekanan?
Baca juga :
*What You Do Is Nothing, Rismon Sianipar*
https://presisimedia.com/what-you-do-is-nothing-rismon-sianipar-oleh-benny-parapat/
Dalam praktik hukum, sebagaimana kerap disampaikan Refly Harun, permintaan maaf bukanlah pengakuan bersalah. Ia bisa menjadi langkah taktis untuk menghindari eskalasi tanpa menyentuh substansi persoalan.
Artinya, “maaf” tidak selalu identik dengan kejujuran, melainkan bisa menjadi instrumen negosiasi dalam ruang abu-abu antara etika dan kepentingan.
Namun di ruang publik, hukum bukan satu-satunya panggung. Persepsi memainkan peran yang jauh lebih dominan.
Roy Suryo melihat fenomena ini sebagai bagian dari pertarungan narasi—sebuah permainan framing yang menentukan siapa yang terlihat benar, bukan siapa yang benar.
Baca juga :
*Bersuara Paling Keras, Mundur Paling Cepat: Ulos dan Arsik dalam Drama Politik Kontemporer*
https://presisimedia.com/bersuara-paling-keras-mundur-paling-cepat-ulos-dan-arsik-dalam-drama-politik-kontemporer/
Dalam konteks ini, permintaan maaf bukanlah penutup konflik, melainkan babak baru dalam kontestasi opini.
Menariknya, tidak semua pihak memilih jalur yang sama. Sikap Eggi Sudjana yang tetap bertahan tanpa permintaan maaf, meski kontroversial, justru memunculkan dimensi lain dalam penilaian publik: konsistensi.
Di tengah derasnya arus kompromi, konsistensi—benar atau salah—sering kali dibaca sebagai keberanian.
Di sisi lain, pendekatan penegakan hukum yang lebih lunak juga ikut membentuk dinamika ini.
Oegroseno kerap mendorong pendekatan Restorative Justice sebagai solusi cepat dan efisien.
Permintaan maaf menjadi pintu keluar yang praktis. Namun di balik efisiensi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah keadilan cukup diselesaikan dengan rekonsiliasi simbolik?
Dalam perspektif komunikasi, fenomena ini bahkan lebih kompleks.
Baca juga :
*Pembalasan Gibran dalam Sekotak Parsel*
https://presisimedia.com/pembalasan-gibran-dalam-sekotak-parsel/
Michael Sinaga menilai bahwa dalam era ekonomi perhatian, konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari—melainkan dimonetisasi.
Permintaan maaf bisa menjadi alat untuk memperpanjang umur isu, menjaga relevansi, dan memperluas jangkauan eksposur. Dengan kata lain, “maaf” bisa menjadi bagian dari strategi, bukan akhir dari masalah.
Namun kritik paling tajam muncul ketika simbol budaya ikut ditarik ke dalam pusaran ini.
Benny Parapat mengingatkan bahwa penggunaan simbol adat seperti ulos dalam konteks politis bukan sekadar keliru, tetapi berpotensi mereduksi makna sakralnya.
Ketika budaya dijadikan alat pelunak citra, yang terjadi bukan pelestarian, melainkan komodifikasi.
Di titik ini, publik dihadapkan pada dilema yang tidak sederhana. Apakah permintaan maaf harus diterima sebagai bentuk kedewasaan, atau justru dicurigai sebagai manuver yang mengaburkan substansi?
Pengkhianatan yang dimaklumi menjadi cermin dari kegelisahan tersebut.
Sebuah kondisi di mana standar moral tampak bergeser—di mana kata “maaf” cukup untuk menutup luka, tanpa benar-benar menyembuhkan.
Jika tren ini terus berlanjut, yang terancam bukan hanya kualitas diskursus publik, tetapi juga fondasi kepercayaan itu sendiri.
Dan ketika kepercayaan mulai dianggap murah, maka yang mahal justru adalah kejujuran.
Redaksi.
