Tanda terima penerimaan surat masuk dari Kementerian Sekretariat Negara RI atas surat P2NAPAS yang ditujukan kepada Presiden RI terkait permohonan kunjungan kerja dan audiensi.
PADANG, Presisimedia.com— Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) kembali meminta kepastian tindak lanjut atas permohonan kunjungan kerja dan audiensi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Permintaan tersebut disampaikan melalui Surat Nomor: 401/P2NAPAS/DPP/IX/2026 tertanggal 3 September 2026, sebagai surat konfirmasi atas permohonan sebelumnya Nomor: 400/P2NAPAS/DPP/VIII/2026 tanggal 17 Agustus 2026.
Konfirmasi ini dilakukan setelah P2NAPAS menerima Tanda Terima Penerimaan Surat Masuk Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dalam tanda terima tersebut disebutkan surat ditujukan kepada Presiden/Menteri Sekretaris Negara/Wakil Menteri Sekretaris Negara dan diterima melalui alamat email persuratan@setneg.go.id.
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mengatakan surat lanjutan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan mengenai status permohonan audiensi yang sebelumnya telah disampaikan.
Soroti Persoalan Pertambangan Rakyat
Dalam permohonan audiensi, P2NAPAS membawa sejumlah aspirasi terkait persoalan pertambangan rakyat di Provinsi Sumatera Barat.
Beberapa agenda yang ingin disampaikan antara lain percepatan penataan dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada wilayah yang memenuhi persyaratan, kepastian hukum bagi masyarakat penambang, hingga percepatan proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, P2NAPAS juga mendorong adanya pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat penambang agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara legal, aman dan bertanggung jawab.
Persoalan lingkungan, keselamatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan turut menjadi perhatian.
Bukan Sekadar Penertiban
P2NAPAS menilai persoalan pertambangan rakyat tidak semestinya hanya dilihat dari perspektif penertiban.
Menurut mereka, terdapat persoalan yang lebih luas, mulai dari kepastian hukum, perlindungan masyarakat, pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja hingga aspek ekonomi masyarakat.
Karena itu, organisasi tersebut menginginkan adanya ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari solusi yang lebih komprehensif.
Minta Status Surat Dijelaskan
Melalui surat Nomor 401 tersebut, P2NAPAS secara khusus meminta Sekretariat Presiden memberikan informasi apakah surat sebelumnya telah diterima dan tercatat, sekaligus meminta penjelasan mengenai status serta tindak lanjut permohonan kunjungan kerja dan audiensi.
P2NAPAS juga menanyakan apakah masih terdapat persyaratan atau tahapan administrasi yang harus dilengkapi.
Apabila audiensi langsung dengan Presiden belum dapat dijadwalkan, P2NAPAS meminta agar aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan menangani persoalan pertambangan rakyat.
“Kami siap memenuhi setiap ketentuan administrasi dan protokol yang ditetapkan oleh Sekretariat Presiden, termasuk menyesuaikan waktu, tempat, jumlah peserta serta mekanisme audiensi sesuai arahan pihak yang berwenang,” demikian ditegaskan dalam surat tersebut.
Menunggu Respons Pemerintah
P2NAPAS menegaskan bahwa pengajuan audiensi bukan dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif.
Dengan adanya tanda terima dari Kementerian Sekretariat Negara, P2NAPAS kini menunggu informasi lebih lanjut mengenai ke mana surat tersebut diteruskan dan langkah konkret apa yang dapat dilakukan selanjutnya.
Bagi P2NAPAS, kepastian administrasi menjadi penting agar aspirasi masyarakat terkait pertambangan rakyat tidak berhenti sebatas surat-menyurat, tetapi dapat masuk ke ruang pembahasan dan penyelesaian oleh pemerintah.
Editor: PresisiMedia.com
Tagar:
#P2NAPAS #LSMP2NAPAS #AhmadHuseinBatuBara #PresidenPrabowo #SekretariatNegara #AudiensiPresiden #PertambanganRakyat #TambangRakyat #WPR #IPR #SumateraBarat #PertambanganSumbar #KepastianHukum #KontrolSosial #AspirasiMasyarakat #LingkunganHidup #PresisiMedia #PresisiMediaCom
