Izin Pemanfaatan Air Capai 25.889 Kubik per Bulan, BJPSDA Belum Diterapkan, Dugaan Celah Pengawasan Mengemuka
Bengkulu Selatan, presisimedia.com– Izin pemanfaatan air Sungai Selali oleh PT Sinar Bengkulu Selatan (PT SBS) kini menjadi sorotan. BWS Sumatera VII menegaskan bahwa hak mengambil air bukan berarti hak menguasai sumber daya air. Di tengah sorotan terhadap kondisi Sungai Selali, LSM P2NAPAS mendorong audit menyeluruh terhadap perizinan dan pengawasan perusahaan.
Berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor 680/KPTS/M/2023, PT SBS memperoleh hak mengambil atau memanfaatkan air Sungai Selali dengan debit maksimum 13,83 liter per detik, setara sekitar 25.889,76 meter kubik per bulan.
Baca juga :
*Uji Laboratorium Temukan Parameter Air Sungai Selali Melebihi Baku Mutu, PT SBS Disanksi*
https://presisimedia.com/uji-laboratorium-temukan-parameter-air-sungai-selali-melebihi-baku-mutu-pt-sbs-disanksi/
BWS menyebut perusahaan tetap wajib mematuhi seluruh ketentuan izin, menjaga fungsi sumber daya air, memenuhi kewajiban lingkungan dan pelaporan, serta membayar kewajiban keuangan sesuai ketentuan.
Dalam izin tersebut juga terdapat kewajiban melakukan pengendalian dan pencegahan pencemaran serta memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Air yang dibuang kembali ke sungai wajib memenuhi persyaratan dokumen lingkungan atau baku mutu sesuai peraturan.
Pertanyaan Besar: Siapa Mengawasi?
Besarnya kapasitas pemanfaatan air tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan di lapangan.
Apakah volume aktual yang diambil PT SBS selalu sesuai dengan batas izin? Apakah terdapat alat ukur yang terverifikasi? Dan apakah BWS memiliki data historis pengambilan air yang dapat diperiksa?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan izin tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar diawasi pelaksanaannya.
Sebab, jika batas pengambilan sudah ditentukan, volume aktualnya harus dapat dibuktikan.
BJPSDA Belum Diterapkan
Sorotan lain muncul terkait Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA).
BWS Sumatera VII menyatakan kewajiban BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya tercantum dalam izin PT SBS. Namun, hingga saat ini BWS Sumatera VII Bengkulu belum menerapkan penarikan BJPSDA sesuai arahan pemerintah pusat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar kebijakan, mekanisme penerapan, serta status kewajiban tersebut.
Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan agar tidak muncul ruang abu-abu dalam pengelolaan sumber daya air.
Kewenangan Berbeda, Pengawasan Jangan Terpecah
BWS menjelaskan bahwa izin pengambilan air PT SBS diterbitkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, bukan oleh BWS Sumatera VII.
Sementara pengelolaan dan pembuangan air limbah berada pada kewenangan sektor lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup disebut bertanggung jawab melakukan pengawasan pembuangan limbah dan pengujian kualitas sampel air sungai.
Pembagian kewenangan tersebut secara administratif dapat dipahami. Namun, kondisi ini tetap perlu diuji agar tidak menimbulkan dugaan celah koordinasi dan pengawasan.
Volume air yang diambil, aktivitas industri, air yang dikembalikan ke sungai, serta kualitas air seharusnya dapat dievaluasi secara terpadu.
Jangan sampai kewenangan terpisah, lalu pengawasan ikut terpecah.
P2NAPAS Dorong Audit Menyeluruh
LSM P2NAPAS mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan PT SBS yang berkaitan dengan pemanfaatan air dan lingkungan.
Audit diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: apakah volume pengambilan sesuai izin, bagaimana pengawasan sarana pengambilan air, bagaimana status BJPSDA, apakah kewajiban lingkungan dipenuhi, dan apakah koordinasi antarinstansi berjalan efektif.
Audit bukan vonis bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran. Justru pemeriksaan diperlukan untuk memastikan fakta secara objektif.
Jika seluruh ketentuan dipenuhi, hasil audit dapat memperkuat kepastian dan kepercayaan publik. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah memiliki dasar untuk mengambil tindakan sesuai aturan.
Air Boleh Diambil, Sungai Tidak Boleh Dikorbankan
Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya tentang PT SBS, tetapi juga tentang bagaimana negara mengawasi pemanfaatan sumber daya air oleh dunia usaha.
PT SBS berhak menjalankan kegiatan sesuai izin. Masyarakat juga berhak memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Pemerintah berkewajiban memastikan kedua kepentingan tersebut berjalan sesuai hukum.
Karena itu, publik layak mendapatkan data mengenai volume aktual pengambilan air, hasil pengawasan, status BJPSDA, serta hasil pemeriksaan kualitas Sungai Selali.
Izin bukan akhir dari pengawasan. Justru sejak izin diberikan, kewajiban pengawasan harus berjalan.
Kini pemerintah ditantang menjawab dugaan celah pengawasan tersebut dengan data, audit, dan transparansi, bukan sekadar pembagian kewenangan.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan satu perusahaan, melainkan keberlanjutan Sungai Selali sebagai sumber daya publik.
PresisiMedia.com memberikan ruang hak jawab kepada PT Sinar Bengkulu Selatan, BWS Sumatera VII, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait untuk menyampaikan klarifikasi, data, maupun dokumen yang relevan demi memastikan pemberitaan tetap berimbang dan memenuhi prinsip kode etik jurnalistik.
(Redaksi)
Tag:
#PTSBS #SungaiSelali #BWSSumateraVII #P2NAPAS #AuditPTBS #PengawasanSungai #IzinAir #PemanfaatanAir #BJPSDA #LingkunganHidup #PencemaranSungai #BengkuluSelatan #Bengkulu #Transparansi #PengawasanLingkungan #SumberDayaAir #PresisiMedia
