BENGKULU SELATAN, presisimedia.com — Persoalan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bengkulu Selatan kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada dugaan praktik penjualan pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang disebut-sebut telah berlangsung dalam waktu lama.
Dugaan tersebut disampaikan LSM P2NAPAS setelah melakukan penelusuran di lapangan dan menyerahkan bukti berupa rekaman percakapan yang disebut berkaitan dengan praktik penjualan pupuk bersubsidi kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan.
Ketua DPW LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu, Iklandiyanto, A.Md., mengatakan pihaknya berharap aparat penegak hukum (APH) dapat menindaklanjuti informasi dan bukti yang telah disampaikan secara profesional sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, persoalan harga pupuk bersubsidi tidak semestinya dibebankan kepada petani karena pupuk tersebut merupakan bagian dari program subsidi pemerintah yang ditujukan untuk membantu sektor pertanian.
«“Praktik ini diduga sudah berlangsung bertahun-tahun. Petani sudah lelah menghadapi harga yang tidak sesuai ketentuan. Kami menyerahkan bukti kepada Kejari Bengkulu Selatan dan berharap semuanya dapat ditelusuri secara objektif,” ujar Iklandiyanto.»
Pemerintah Sebelumnya Sudah Ingatkan Kios
Persoalan pupuk bersubsidi di Bengkulu Selatan sebelumnya juga telah mendapat perhatian pemerintah daerah.
Pada awal 2026, Dinas Pertanian Bengkulu Selatan menyatakan telah mengingatkan pemilik kios agar tidak menjual pupuk bersubsidi melebihi HET. Pemerintah daerah juga menyebut akan melakukan pengawasan apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
Pada Agustus 2026, persoalan distribusi kembali mencuat setelah Dinas Pertanian mengungkap masih adanya kios yang menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak tercatat dalam sistem e-RDKK. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kuota bagi petani yang terdaftar sebagai penerima.
Pemerintah daerah kemudian memperketat pengawasan distribusi. Data yang diberitakan pada Agustus 2026 juga menunjukkan adanya penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk Bengkulu Selatan, sementara harga HET disebut berada pada kisaran Rp90.000 per karung untuk urea dan Rp92.000 untuk NPK.
Bukti Diserahkan, Publik Menunggu Tindak Lanjut
Bagi P2NAPAS, penyerahan bukti kepada Kejari Bengkulu Selatan menjadi momentum penting untuk menguji apakah dugaan praktik penjualan di atas HET tersebut memiliki dasar pelanggaran hukum atau tidak.
Iklandiyanto menyebut pihaknya berharap aparat tidak hanya melihat persoalan dari sisi penjual di tingkat kios, tetapi juga menelusuri mekanisme distribusi apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya pola yang lebih luas.
“Kalau memang ada pelanggaran, kami berharap ditelusuri dari mana sumber persoalannya, bagaimana mekanismenya, siapa saja yang terlibat, dan apakah ada pihak lain yang mendapatkan keuntungan,” katanya.
Namun demikian, P2NAPAS menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Status dugaan tersebut, termasuk ada atau tidaknya unsur pidana, tetap perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Petani Menunggu Kepastian
Persoalan ini menjadi perhatian karena pupuk bersubsidi berkaitan langsung dengan biaya produksi dan keberlangsungan usaha tani masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah sebelumnya telah menyatakan bahwa penyaluran pupuk harus dilakukan secara tepat sasaran, termasuk melalui data e-RDKK dan mekanisme penebusan yang ditentukan.
Karena itu, publik kini menanti penjelasan dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan mengenai laporan dan bukti yang telah disampaikan P2NAPAS.
Apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan lebih lanjut, atau justru ditemukan fakta berbeda setelah dilakukan verifikasi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut berada pada proses penegakan hukum dan hasil pemeriksaan aparat berwenang.
P2NAPAS menyatakan siap memberikan informasi tambahan apabila diperlukan untuk membantu proses klarifikasi.
“Data sudah kami serahkan. Sekarang kami menunggu bagaimana APH menindaklanjutinya. Yang terpenting, persoalan ini harus terang dan petani mendapatkan kepastian,” pungkas Iklandiyanto.
Catatan Redaksi: PresisiMedia.com masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, distributor, kios pengecer, maupun pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini. Dugaan yang diberitakan belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan adanya tindak pidana sebelum terdapat hasil pemeriksaan atau keputusan dari pihak berwenang.
( Tim Redaksi)
Tagar :
#PupukSubsidi#BengkuluSelatan#DugaanKartelPupuk#PupukBersubsidi#HargaPupuk#PetaniBengkulu#PetaniBengkuluSelatan#APH#KejariBengkuluSelatan#P2NAPAS#Investigasi#BeritaBengkulu#BeritaTerkini#PresisiMedia#KontrolSosial
