BENGKULU TENGAH, Presisimedia.com — Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pria berinisial N yang disebut mengaku sebagai wartawan dalam perkara dugaan pemerasan di Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat perhatian dari LSM P2NAPAS.
Ketua DPW LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu, Iklandiyanto, A.Md., meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, objektif, dan berdasarkan alat bukti.
Menurutnya, proses hukum tidak seharusnya berhenti hanya pada pihak yang diduga menerima uang. Jika dalam pendalaman perkara ditemukan adanya dugaan pemberian uang dengan tujuan tertentu, pihak yang menyerahkan uang maupun motif di balik transaksi tersebut juga perlu dimintai keterangan sesuai ketentuan hukum.
“Polisi harus profesional dan adil. Kalau memang ada dugaan pemerasan, silakan diproses sesuai hukum. Tetapi apabila ada pihak yang memberikan uang, penyidik juga perlu mendalami siapa yang memberikan, untuk apa diberikan, serta bagaimana awal mula transaksi tersebut terjadi,” tegas Iklandiyanto.
Sebelumnya, Polres Bengkulu Tengah menyampaikan bahwa N diamankan dalam OTT di sebuah rumah makan di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, pada 14 September 2026. Polisi menyebut perkara tersebut bermula dari laporan dugaan pemerasan terkait proyek program bedah rumah.
Menurut keterangan Kapolres Bengkulu Tengah yang diberitakan sejumlah media, polisi mengamankan uang tunai Rp1,5 juta dan sejumlah barang bukti lainnya. N kemudian disebut disangkakan dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan pemerasan dan/atau pengancaman.
P2NAPAS Minta Latar Belakang Perkara Dibuka Terang
Iklandiyanto mengatakan, aparat perlu mengungkap secara utuh latar belakang peristiwa tersebut agar publik mendapatkan gambaran yang tidak sepotong-sepotong.
Terlebih, sejumlah pemberitaan lain memuat versi berbeda mengenai awal pertemuan dan tujuan pemberian uang. Salah satu pihak yang memberikan keterangan kepada media bahkan meminta agar kepolisian turut mendalami proyek bedah rumah yang menjadi latar belakang perkara. Namun, keterangan tersebut merupakan klaim pihak terkait dan masih perlu diverifikasi melalui proses penyidikan.
“Kalau memang ada persoalan lain di balik perkara ini, silakan dibuka melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Jangan sampai ada fakta penting yang terlewat hanya karena perhatian publik berhenti pada peristiwa OTT,” katanya.
Ia menegaskan, permintaan tersebut bukan berarti membenarkan tindakan pihak yang telah diamankan polisi.
“Kalau terbukti melakukan pemerasan, tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi penegakan hukum harus melihat seluruh rangkaian peristiwa dan semua pihak yang relevan berdasarkan bukti. Jangan membuat kesimpulan sebelum proses hukum selesai,” ujarnya.
Jangan Campuradukkan Kritik dengan Tindak Pidana
P2NAPAS juga meminta aparat dan seluruh pihak membedakan antara aktivitas jurnalistik yang sah dengan tindakan yang diduga melanggar hukum.
Menurut Iklandiyanto, apabila seseorang menggunakan identitas media untuk melakukan tekanan atau meminta uang secara melawan hukum, persoalan tersebut harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan pidana yang berlaku.
Sebaliknya, apabila terdapat dugaan persoalan dalam sebuah proyek yang menjadi objek peliputan, dugaan tersebut juga semestinya dapat diuji melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang transparan.
“Profesi wartawan tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan pelanggaran hukum. Tetapi kegiatan jurnalistik yang sah juga tidak boleh otomatis dianggap sebagai pemerasan hanya karena seseorang sedang melakukan investigasi. Semuanya harus dibuktikan,” katanya.
P2NAPAS: Ungkap Siapa Memberi, Siapa Menerima dan Apa Motifnya
Lebih lanjut, LSM P2NAPAS meminta Polri menjelaskan secara terang perkembangan penyidikan, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan kepada publik.
Pertanyaan yang dinilai penting antara lain mengenai siapa yang pertama kali menginisiasi pertemuan, tujuan pemberian uang, komunikasi antara para pihak, serta apakah terdapat persoalan lain yang berkaitan dengan proyek yang sedang dibahas.
“Publik membutuhkan penjelasan yang utuh. Siapa memberi, siapa menerima, apa tujuannya, bagaimana prosesnya, dan apakah ada persoalan lain yang menjadi latar belakang. Semua harus diuji berdasarkan alat bukti,” tegas Iklandiyanto.
P2NAPAS menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara tersebut dan mendorong agar proses hukum berjalan transparan, profesional, serta tetap menghormati hak setiap pihak.
Hingga berita ini ditulis, proses hukum terhadap N masih berjalan. Status dan kesalahan seseorang tetap harus ditentukan melalui proses hukum serta pembuktian yang sah.
(Tim Redaksi)
