(Foto Ilustrasi)
JAKARTA, PRESISIMEDIA.COM — Penanganan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mendapat sorotan. Kali ini, LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) mempertanyakan sejauh mana penelusuran aset, aliran dana, penyitaan, hingga upaya pemulihan kerugian keuangan negara dilakukan aparat penegak hukum.
Sorotan tersebut dituangkan P2NAPAS melalui surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kejaksaan Agung RI, yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI c.q. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-PIDSUS).
Bagi P2NAPAS, penegakan hukum dalam perkara dugaan korupsi tidak cukup hanya menjawab siapa yang diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaan yang tak kalah penting adalah ke mana aliran dana bergerak dan bagaimana aset yang berkaitan dengan perkara ditelusuri serta dipulihkan untuk negara.
Bukan Sekadar Siapa yang Diproses
P2NAPAS mempertanyakan apakah penyidik telah melakukan asset tracing secara menyeluruh terhadap aset yang berdasarkan hasil penyidikan memiliki keterkaitan dengan perkara.
Penelusuran tersebut, menurut P2NAPAS, dapat mencakup rekening atau simpanan, tanah dan bangunan, kendaraan, investasi, saham, kepemilikan perusahaan, maupun aset lainnya sesuai alat bukti dan ketentuan hukum.
Namun, P2NAPAS menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan berarti menyatakan aset milik pihak tertentu sebagai hasil tindak pidana.
Status suatu aset tetap harus ditentukan berdasarkan proses hukum dan alat bukti yang sah.
Jejak Uang Jadi Pertanyaan Besar
Selain aset, P2NAPAS juga meminta konfirmasi mengenai penelusuran aliran dana dan transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perkara.
Termasuk di dalamnya, apakah terdapat penelusuran terhadap rekening, transaksi, pihak penerima, perusahaan, maupun hubungan ekonomi lain yang relevan dengan hasil penyidikan.
Pertanyaan ini dinilai penting karena pengungkapan perkara korupsi tidak hanya berkaitan dengan peristiwa pidananya, tetapi juga bagaimana memastikan uang negara yang diduga mengalami kerugian dapat ditelusuri dan dipulihkan.
P2NAPAS Soroti Penyitaan dan Pemulihan
P2NAPAS juga mempertanyakan apakah aset yang telah teridentifikasi telah dilakukan penyitaan apabila memenuhi persyaratan hukum.
Jika terdapat aset yang sudah teridentifikasi namun belum disita, P2NAPAS meminta penjelasan mengenai alasan hukum atau pertimbangan penyidikan yang menyebabkan tindakan tersebut belum dilakukan.
Di sisi lain, P2NAPAS memahami bahwa tidak seluruh informasi mengenai strategi penyidikan dapat dibuka kepada publik.
Karena itu, lembaga tersebut meminta Kejaksaan hanya menyampaikan informasi yang secara hukum memang dapat dipublikasikan.
Kerugian Negara Jangan Berhenti di Atas Kertas
Sorotan berikutnya menyangkut penghitungan kerugian keuangan negara.
P2NAPAS meminta konfirmasi apakah penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut telah dilakukan atau masih dalam proses.
Jika nilai kerugian negara telah ditetapkan dan dapat diumumkan, P2NAPAS meminta informasi mengenai jumlah kerugian yang dapat disampaikan kepada publik.
Lebih jauh, P2NAPAS mempertanyakan sejauh mana upaya pemulihan kerugian negara telah dilakukan.
Bagi lembaga tersebut, proses hukum idealnya tidak berhenti pada penetapan pihak yang bertanggung jawab secara pidana. Ketika terdapat kerugian negara yang terbukti secara hukum, pemulihan aset menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban terhadap uang publik.
Kritik Bukan Intervensi Penyidikan
P2NAPAS menegaskan bahwa surat tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan atau mengarahkan aparat penegak hukum.
Permintaan tersebut ditempatkan sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan negara.
P2NAPAS juga menyatakan menghormati kewenangan Kejaksaan, asas praduga tak bersalah, serta informasi yang secara hukum belum dapat dibuka kepada masyarakat.
Publik Berhak Tahu Perkembangan yang Bisa Dibuka
Ketua Umum LSM P2NAPAS Ahmad Husein Batu Bara melalui surat tersebut meminta agar Kejaksaan memberikan konfirmasi terhadap informasi yang memang dapat disampaikan kepada publik.
Fokus P2NAPAS bukan sekadar mempertanyakan siapa yang diproses, tetapi juga bagaimana jejak aset dan aliran dana ditelusuri serta bagaimana mekanisme pemulihan kerugian negara dijalankan.
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena MBG merupakan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan menggunakan sumber daya negara.
Publik tentu berkepentingan memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Menunggu Jawaban Kejaksaan
Kini, pertanyaan P2NAPAS tersebut berada di meja Kejaksaan Agung. Publik menunggu sejauh mana informasi mengenai penelusuran aset, penyitaan, aliran dana, penghitungan kerugian negara, dan pemulihan aset dapat dijelaskan kepada masyarakat tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.
Bagi P2NAPAS, ukuran keberhasilan penanganan perkara dugaan korupsi bukan hanya terletak pada proses terhadap pelaku yang diduga terlibat, tetapi juga pada sejauh mana kerugian negara dapat dipulihkan sesuai mekanisme hukum.
(TIM REDAKSI PRESISIMEDIA.COM)
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini memuat sikap, pertanyaan, dan kritik LSM P2NAPAS sebagai bagian dari kontrol sosial. Istilah “dugaan” digunakan untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa seseorang telah bersalah atau bahwa aset tertentu merupakan hasil tindak pidana.
Penentuan kesalahan dan status hukum aset merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan proses peradilan. Hak jawab dan hak koreksi terbuka bagi pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
