Pati Jawa Tengah, Presisimedia..com. Dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret nama PT Fuhua Travel Goods Indonesia kian memanas. Dua kuasa hukum warga Desa Penambuhan, Kecamatan Dukuhseti, yakni Bagas Pamenang N, S.H. dan Slamet Widodo, S.H., memenuhi panggilan klarifikasi dari tim Intelijen Kejaksaan Negeri Pati, Jumat (20/2/2026).
Pemanggilan tersebut menjadi babak lanjutan atas aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana dan indikasi praktik melawan hukum di perusahaan tersebut. Namun, yang menjadi sorotan, undangan klarifikasi itu disebut hanya disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp, bukan melalui surat resmi.
“Kami hadir untuk memberikan pendampingan klarifikasi atas aduan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pertanyaannya seputar kronologis serta seberapa luas warga mengetahui dugaan ini,” ujar Bagas Pamenang kepada wartawan di depan kantor Kejari Pati.
Langkah pemanggilan lewat pesan singkat itu memantik tanda tanya publik soal prosedur formal dalam penanganan laporan yang menyangkut dugaan korupsi dan TPPU. Meski demikian, kedua pengacara tetap bersikap kooperatif dengan alasan menghormati proses hukum dan mempercepat penanganan perkara.
Sementara itu, Slamet Widodo—yang akrab disapa Om Bob—mengungkapkan bahwa pihaknya belum menyerahkan seluruh dokumen yang dimiliki. Ia menyebut masih ada bukti tambahan yang sengaja disimpan dan akan diberikan apabila perkara ini resmi naik ke tahap penyidikan di bidang Pidana Khusus (Pidsus).
“Tadi berkas sudah didalami oleh Intel. Namun kami masih menyimpan bukti tambahan. Jika pimpinan Kejari mendisposisikan perkara ini naik ke Pidsus, maka seluruh bukti akan kami buka,” tegasnya.
Kasus dugaan korupsi dan TPPU ini disebut-sebut telah lama menjadi perbincangan di Desa Penambuhan. Warga dikabarkan baru belakangan berani menyerahkan bukti-bukti kepada kuasa hukum untuk diteruskan secara resmi ke aparat penegak hukum.
Desakan agar perkara ini segera ditingkatkan ke tahap penyidikan pun menguat. Warga berharap Kejaksaan Negeri Pati tidak berhenti pada tahap klarifikasi semata, melainkan berani membuka penyelidikan secara transparan dan profesional.
“Kasus ini sudah lama santer. Jangan sampai hanya berhenti di meja klarifikasi. Jika memang ada indikasi kuat, harus segera diproses secara hukum,” pungkas Slamet.
Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum. Apakah dugaan korupsi dan TPPU ini akan benar-benar dibongkar hingga tuntas, atau justru menguap tanpa kejelasan? Waktu dan keberanian institusi penegak hukum akan menjadi jawabannya .
( Tim Redaksi Jateng )
