foto ilustrasi.
Mandailing Natal — Presisimedia.com. Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (LSM P2NAPAS) menyampaikan kritik konstruktif sekaligus permintaan klarifikasi resmi kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait penanganan kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Muara Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, yang mengakibatkan korban jiwa.
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
“Kami percaya Polri memiliki komitmen dan kemampuan untuk menegakkan hukum secara profesional. Namun dalam perkara yang telah menimbulkan korban jiwa, publik tentu membutuhkan penjelasan yang terang dan bertanggung jawab agar tidak muncul persepsi negatif maupun spekulasi liar,” ujar Ahmad Husein dalam keterangan tertulisnya.
Korban Jiwa, Publik Menunggu Kejelasan
Sebagaimana diketahui, peristiwa PETI di Muara Pungkut tersebut menyebabkan satu orang warga meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Namun hingga saat ini, menurut P2NAPAS, belum terdapat penjelasan yang utuh dan komprehensif dari pihak Polres Mandailing Natal mengenai perkembangan penyelidikan, identitas pihak yang bertanggung jawab, maupun status hukum lokasi tambang pascakejadian.
Kondisi ini dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta berpotensi memunculkan berbagai spekulasi yang tidak sehat.
“Ketika satu nyawa melayang akibat aktivitas ilegal, maka hukum tidak boleh berhenti pada tataran formalitas. Kami berharap tidak ada pihak yang dilindungi dan siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Ahmad Husein.
Dorong Supervisi Polda Sumut
Dalam surat konfirmasinya, P2NAPAS juga meminta perhatian dan supervisi langsung dari Polda Sumatera Utara terhadap penanganan perkara ini di tingkat Polres, guna memastikan proses hukum berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.
LSM tersebut menilai aktivitas PETI bukan sekadar pelanggaran hukum pertambangan, melainkan kejahatan serius yang berdampak pada keselamatan manusia dan kerusakan lingkungan hidup.
“Transparansi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Diamnya informasi dalam kasus serius seperti ini berpotensi menimbulkan asumsi yang dapat merugikan semua pihak, termasuk institusi kepolisian itu sendiri,” tambahnya.
Berlandaskan Aturan Perundang-undangan
P2NAPAS menegaskan bahwa permintaan klarifikasi tersebut berlandaskan pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Minerba, KUHP, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurut mereka, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan upaya menjaga marwah penegakan hukum.
Harapan Penegakan Hukum Berkeadilan
LSM P2NAPAS berharap Kapolda Sumatera Utara dapat memberikan tanggapan resmi agar publik memperoleh informasi yang mencerahkan, sekaligus memastikan bahwa lokasi PETI telah ditutup total dan kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami memandang keterbukaan informasi sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. P2NAPAS siap mendukung langkah-langkah aparat penegak hukum sepanjang berpihak pada keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan,” pungkas Ahmad Husein Batu Bara.
(Tim Redaksi)
