Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan pengabaian fitur ‘harga terbaik’ di e-katalog memperlihatkan lemahnya pengawasan dan kapasitas SDM pengadaan publik, sehingga uang rakyat terbuang sia-sia.
Padang, Presisimedia.com – LSM P2NAPAS kembali menyoroti borosnya anggaran publik dalam pengadaan 19.968 paket nasi kotak Satpol PP Kota Padang. Laporan BPK terbaru menunjukkan bahwa Rp59,9 juta bisa hilang sia-sia karena pejabat pengadaan mengabaikan sistem e-katalog yang sudah tersedia.
“E-katalog bukan sekadar sistem administratif. Ini alat strategis untuk menekan pemborosan, memastikan transparansi, dan memberi kontrol penuh atas setiap rupiah uang rakyat,” tegas Ahmad Husein Batu Bara, Ketua Umum LSM P2NAPAS.
“Jika fitur ‘harga terbaik’ dibiarkan menganggur, artinya ada pejabat pengadaan yang membuang-buang uang rakyat, entah karena ketidakmampuan atau kelalaian sengaja.”
Data BPK memperlihatkan nilai kontrak mencapai Rp658,9 juta dengan harga per paket Rp33.000, padahal harga pasar hanya Rp27.000 dan harga terbaik di e-katalog sebelumnya Rp30.000. Selisih ini jelas menggambarkan pemborosan Rp59,9 juta yang bisa dicegah dengan negosiasi berbasis data.
Negosiasi Belum Maksimal, Data E-Katalog Terabaikan
BPK menegaskan, proses negosiasi belum memanfaatkan fitur pembanding harga dalam e-katalog. Menurut Husein, ini alarm keras bagi birokrasi pengadaan:
“Digitalisasi tanpa literasi digital adalah bom waktu anggaran publik. Pejabat yang tidak memahami data berarti mengkhianati kepercayaan rakyat.”
Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar formalitas. SDM pengadaan harus memiliki literasi digital yang memadai, didukung pelatihan berkelanjutan, dan mampu membuat keputusan berbasis data. Evaluasi penyedia jasa juga harus diperketat untuk memastikan level playing field sesuai regulasi LKPP.
Momentum Perubahan: Kritik Jadi Aksi
Pemerintah Kota Padang tidak boleh menunda. Penguatan prosedur negosiasi, pemanfaatan e-katalog sepenuhnya, serta pembentukan unit kontrol harga internal adalah langkah strategis yang harus segera dijalankan.
“Temuan ini harus dijadikan motor perubahan. Jika dikelola dengan baik, pengadaan publik bisa lebih kompetitif, efisien, dan akuntabel,” tutup Husein.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Satpol PP Kota Padang belum memberikan tanggapan resmi terkait pengadaan nasi kotak tersebut.
Redaksi
