PADANG, PresisiMedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap bahwa PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) belum sepenuhnya menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Temuan tersebut tercantum dalam hasil pemeriksaan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan operasional serta bisnis penjaminan yang dilakukan pada Agustus 2025.
BPK menilai masih terdapat sejumlah kelemahan mendasar dalam tata kelola perusahaan, mulai dari belum lengkapnya struktur organisasi, belum dibentuknya komite-komite strategis, hingga kondisi kesehatan keuangan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan regulator. Padahal, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penjaminan kredit, PT Jamkrida Sumbar memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah posisi penting dalam struktur organisasi perusahaan belum terisi. Jabatan yang masih kosong antara lain Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Kepala Bagian Manajemen Risiko, Kepala Bagian Umum dan Teknologi Informasi, serta Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi. Selain itu, unit Satuan Audit Internal dan Kepatuhan masing-masing hanya diisi oleh satu orang personel.
Menurut BPK, kondisi tersebut berpotensi melemahkan sistem pengawasan internal, pengelolaan risiko, serta implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
Tak hanya itu, BPK juga menyoroti belum dibentuknya Komite Investasi yang memiliki fungsi penting dalam mengawasi kebijakan penempatan investasi perusahaan sesuai ketentuan POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.
Temuan lain yang menjadi perhatian adalah kondisi gearing ratio PT Jamkrida Sumbar yang telah melampaui batas maksimal yang ditetapkan OJK. Berdasarkan data Semester I Tahun 2025, outstanding penjaminan produktif mencapai sekitar Rp3,06 triliun, sedangkan outstanding penjaminan nonproduktif mencapai Rp4,47 triliun. Dengan total penjaminan sekitar Rp7,54 triliun dan ekuitas sekitar Rp100,16 miliar, gearing ratio usaha produktif tercatat 30,60 kali, sementara gearing ratio total mencapai 75,24 kali.
Angka tersebut melampaui batas maksimal yang diatur OJK, yakni 20 kali untuk penjaminan usaha produktif dan 40 kali untuk total penjaminan.
BPK menjelaskan tingginya gearing ratio dipengaruhi belum terlaksananya penjaminan ulang (reasuransi) secara optimal karena belum adanya kesepakatan kerja sama dengan broker maupun perusahaan reasuransi pada produk penjaminan konvensional Semester I Tahun 2025. Selain itu, peningkatan gearing ratio juga dipengaruhi tidak adanya penambahan ekuitas perusahaan.
Menurut BPK, kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan target pengelolaan perusahaan tidak tercapai secara optimal dan meningkatkan risiko penjaminan yang melebihi kemampuan keuangan perusahaan apabila terjadi gagal bayar.
Dalam laporannya, BPK menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut antara lain disebabkan Direktur Utama belum optimal menyelenggarakan kegiatan penjaminan sesuai ketentuan, belum membentuk Komite Investasi serta melengkapi personel pada seluruh struktur organisasi, dan belum segera melakukan penjaminan ulang untuk memitigasi risiko serta memenuhi indikator kesehatan keuangan perusahaan.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Direksi PT Jamkrida Sumbar segera melaksanakan kegiatan penjaminan sesuai ketentuan, membentuk Komite Investasi beserta pengisian seluruh jabatan strategis dalam struktur organisasi, serta mempercepat pelaksanaan penjaminan ulang guna menekan risiko dan memenuhi ketentuan gearing ratio sesuai regulasi.
Dalam tanggapannya kepada BPK, Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar menyatakan sependapat dengan temuan dan rekomendasi tersebut serta menyatakan akan menindaklanjutinya melalui rencana aksi yang telah disusun.
Sebagai bentuk keberimbangan dan sesuai prinsip jurnalistik, PresisiMedia.com masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Direksi PT Jamkrida Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pemegang saham, maupun pihak terkait lainnya atas temuan BPK tersebut.
Bersambung…
(Tim Redaksi )
Tagar: #JamkridaSumbar #BPK #BUMD #SumateraBarat #GoodCorporateGovernance #GCG #OJK #AuditBPK #Transparansi #Akuntabilitas #PresisiMedia
