PADANG, PresisiMedia.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menyerahkan penjelasan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Jamkrida Sumbar kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Saat dikonfirmasi PresisiMedia.com mengenai sejumlah catatan BPK, Arry Yuswandi tidak memberikan penjelasan atas substansi pertanyaan yang diajukan, melainkan menyampaikan bahwa dirinya telah menghubungi Kepala BPKAD untuk memberikan penjelasan kepada media.
“Saya sdh hub Ka BPKAD untuk berikan penjelasan,” tulis Arry Yuswandi melalui pesan singkat kepada PresisiMedia.com.
Baca juga ;
*Penyertaan Modal Jamkrida Sumbar Tembus Batas Perda, Rp10,8 Miliar Belum Memiliki Dasar Hukum Memadai*
https://presisimedia.com/penyertaan-modal-jamkrida-sumbar-tembus-batas-perda-rp108-miliar-belum-memiliki-dasar-hukum-memadai/
Sebelumnya, redaksi PresisiMedia.com menyampaikan sejumlah pertanyaan konfirmasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menyoroti tambahan modal disetor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Jamkrida Sumbar sebesar Rp10,804 miliar yang disebut belum sepenuhnya didukung dasar hukum yang memadai.
Selain itu, redaksi juga meminta penjelasan mengenai catatan BPK terkait selisih sekitar Rp8,3 miliar dibandingkan batas penyertaan modal yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya, dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal sebelum perubahan Perda disahkan pada 5 Mei 2026, tindak lanjut atas rekomendasi BPK, serta langkah konkret Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memastikan tata kelola penyertaan modal daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Baca juga :
*Ketua DPRD Sumbar Buka Suara: Perda Penyertaan Modal PT Jamkrida Disahkan 5 Mei 2026, Namun Substansi Temuan BPK Belum Terjawab*
https://presisimedia.com/ketua-dprd-sumbar-buka-suara-perda-penyertaan-modal-pt-jamkrida-disahkan-5-mei-2026-namun-substansi-temuan-bpk-belum-terjawab/
Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat juga belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan PresisiMedia.com. Dengan demikian, sejumlah pertanyaan yang menjadi perhatian publik mengenai tindak lanjut temuan BPK masih belum memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
PresisiMedia.com menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan, dan Kode Etik Jurnalistik.
Baca juga ;
*Gubernur Sumbar Belum Buka Suara soal Temuan BPK Penyertaan Modal PT Jamkrida Rp10,804 Miliar, Publik Menanti Penjelasan*
https://presisimedia.com/gubernur-sumbar-belum-buka-suara-soal-temuan-bpk-penyertaan-modal-pt-jamkrida-rp10804-miliar-publik-menanti-penjelasan/
Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Apabila klarifikasi diterima, PresisiMedia.com akan memuatnya secara utuh dan proporsional sebagai bentuk komitmen terhadap pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
(Tim Redaksi)
Tags
#PresisiMedia #BPKADSumbar #PemprovSumbar #JamkridaSumbar #TemuanBPK #LHPBPK #PenyertaanModal #KeuanganDaerah #Transparansi #Akuntabilitas #GoodGovernance #SumateraBarat #HakPublikTahu #JurnalismeInvestigasi #LSMP2NAPAS
