PADANG, PresisiMedia.com – Setelah menjadi sorotan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada PT Jamkrida Sumbar.
Menjawab konfirmasi PresisiMedia.com, Kepala BPKAD Sumbar, Rosail Akhyari, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti dan penyertaan modal tersebut kini telah memiliki dasar hukum yang lengkap.
Penjelasan tersebut disampaikan Rosail Akhyari sebagai tindak lanjut atas arahan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya meminta agar konfirmasi mengenai temuan BPK disampaikan melalui BPKAD selaku perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset.
Dalam jawaban tertulis kepada PresisiMedia.com, Rosail Akhyari menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Sumbar menjadi Perseroan Daerah. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Sumbar sebagai landasan hukum penyertaan modal.
Menurut Rosail, aset tanah dan bangunan senilai Rp10,804 miliar yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK telah diakomodasi dalam regulasi tersebut. Karena itu, pemerintah berpendapat dasar hukum penyertaan modal kini telah terpenuhi.
Menanggapi catatan BPK mengenai adanya selisih sekitar Rp8,3 miliar dibandingkan batas penyertaan modal dalam regulasi sebelumnya, Rosail menegaskan bahwa setelah terbitnya Perda Nomor 6 Tahun 2024 dan Perda Nomor 1 Tahun 2026, tidak terdapat lagi selisih sebagaimana dimaksud dalam hasil pemeriksaan.
Ia juga menjelaskan bahwa proses penyusunan Peraturan Daerah tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahan terakhirnya.
Menurutnya, penyusunan Perda juga bertujuan memperkuat permodalan PT Jamkrida Sumbar agar memenuhi ketentuan ekuitas minimal yang dipersyaratkan regulator serta mendukung pengembangan usaha perusahaan.
Terkait catatan BPK mengenai koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, PT Jamkrida Sumbar, dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rosail menyatakan koordinasi sebenarnya telah dilakukan sebelum rekomendasi BPK diterbitkan pada Desember 2025. Pemerintah, kata dia, secara berkala melaksanakan rapat evaluasi kinerja BUMD dan pembahasan rancangan Perda hingga akhirnya Perda Nomor 1 Tahun 2026 ditetapkan pada Mei 2026.
BPKAD juga memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK telah ditindaklanjuti sepenuhnya. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah mengaku terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola penyertaan modal agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, penjelasan tersebut masih menyisakan ruang perhatian publik. Sebab, substansi temuan BPK tidak hanya berkaitan dengan telah diterbitkannya regulasi baru, tetapi juga menyangkut aspek kepastian hukum pada saat penyertaan modal direalisasikan sebelum regulasi tersebut berlaku.
Hal ini menjadi pelajaran penting agar setiap kebijakan investasi daerah ke depan didukung dasar hukum yang lengkap sejak awal pelaksanaannya.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, tindak lanjut terhadap rekomendasi auditor merupakan bagian penting dalam memperbaiki sistem administrasi keuangan daerah. Namun, transparansi atas proses penyelesaian temuan, efektivitas pengawasan, serta konsistensi pelaksanaan regulasi tetap menjadi aspek yang layak diawasi oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
PresisiMedia.com akan terus memantau perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat serta memberikan ruang yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan maupun tanggapan sesuai prinsip keberimbangan, akurasi, dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
