PASAMAN, PresisiMedia.com – Tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Pasaman atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih menyisakan pekerjaan rumah. Meski sebagian besar kendaraan dinas yang sebelumnya tidak ditemukan telah berhasil ditelusuri, hingga kini masih terdapat 9 unit kendaraan dinas roda dua yang belum diketahui keberadaan fisiknya.
Kondisi tersebut diungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman saat memberikan klarifikasi kepada PresisiMedia.com terkait temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dan 2025 (sampai Semester I).
Menurut Sekda, hasil pemeriksaan BPK merupakan audit menyeluruh terhadap pengelolaan aset daerah, baik dari aspek administrasi maupun pemeriksaan fisik.
“Pemerintah Kabupaten Pasaman menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan tata kelola Barang Milik Daerah. Temuan mengenai kendaraan dinas yang belum dapat ditunjukkan fisiknya saat pemeriksaan merupakan bagian dari rekomendasi BPK yang saat ini sedang dan telah kami tindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait,” ujar Sekda.
45 Kendaraan Berhasil Ditemukan
Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK, Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan inventarisasi ulang kendaraan dinas pada November hingga Desember 2025.
Langkah tersebut meliputi penelusuran keberadaan aset, rekonsiliasi data antara Pengguna Barang dan Pengurus Barang, serta penertiban administrasi aset di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari hasil inventarisasi tersebut, 45 unit kendaraan dinas berhasil ditemukan kembali.
Namun, 9 unit kendaraan roda dua masih belum dapat dipastikan keberadaan fisiknya. Menurut Sekda, secara administratif kendaraan tersebut telah tercatat berada di Dinas Kesehatan dan tersebar di sejumlah puskesmas sehingga proses penelusuran masih terus dilakukan.
“Pemerintah Kabupaten Pasaman saat ini sedang menyelesaikan penertiban administrasi dan pencatatan sebagai bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi BPK,” katanya.
Pengawasan Aset Dipertanyakan
Meski telah menunjukkan progres, fakta bahwa masih ada sembilan kendaraan dinas yang belum ditemukan menunjukkan bahwa pekerjaan rumah dalam pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya selesai.
Temuan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem inventarisasi dan pengawasan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Sebab, setiap Barang Milik Daerah seharusnya berada dalam penguasaan yang jelas serta didukung administrasi yang tertib.
BPK sebelumnya juga menyoroti persoalan pengelolaan aset lainnya, termasuk ratusan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) serta peralatan dan mesin yang belum dapat ditelusuri keberadaannya.
Evaluasi Menyeluruh
Menanggapi hal tersebut, Sekda menyatakan Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menginstruksikan seluruh OPD melakukan evaluasi internal terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah.
Apabila ditemukan adanya kelalaian atau penyimpangan dalam pengelolaan aset, penyelesaiannya akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat tata kelola aset melalui inventarisasi berkala, pemanfaatan sistem informasi aset, peningkatan kapasitas pengelola barang, serta penguatan pengawasan internal.
Publik kini menunggu sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan. Penuntasan penelusuran terhadap sembilan kendaraan dinas yang masih belum ditemukan akan menjadi salah satu tolok ukur keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dan membangun tata kelola aset yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel.
(Tim Redaksi)
