PASAMAN, PresisiMedia.com – Pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan setelah muncul data hasil verifikasi yang mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Data yang diperoleh PresisiMedia.com menunjukkan adanya sejumlah pelaksana perjalanan dinas yang berdasarkan hasil verifikasi terkonfirmasi tidak berangkat sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Dinas (SPD). Selain itu, ditemukan pula puluhan transaksi perjalanan dinas yang diduga tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.
Berdasarkan data tersebut, potensi kelebihan pembayaran yang teridentifikasi diperkirakan mencapai Rp106.799.725. Namun demikian, nilai tersebut masih memerlukan klarifikasi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman agar diperoleh penjelasan yang utuh mengenai kondisi sebenarnya.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengendalian internal, mekanisme verifikasi dokumen pertanggungjawaban, serta sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas yang bersumber dari APBD.
Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, PresisiMedia.com telah menyampaikan surat konfirmasi resmi kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Pasaman.
Dalam surat konfirmasi tersebut, redaksi mengajukan 14 poin pertanyaan yang antara lain meminta penjelasan apakah Sekretariat DPRD mengetahui adanya hasil verifikasi yang menunjukkan sejumlah pelaksana perjalanan dinas tidak berangkat sebagaimana tercantum dalam SPD.
Media juga meminta penjelasan mengenai mekanisme verifikasi sebelum pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan, pejabat yang bertanggung jawab memeriksa dokumen pertanggungjawaban, serta alasan adanya keterangan “Data tidak ada di SAPD” pada sejumlah transaksi perjalanan dinas.
Selain itu, PresisiMedia.com meminta klarifikasi apakah pembayaran perjalanan dinas tetap dapat diproses apabila data perjalanan tidak tercatat dalam sistem administrasi pemerintah daerah, serta apakah telah dilakukan pemeriksaan internal terhadap dugaan ketidaksesuaian tersebut.
Konfirmasi juga mencakup permintaan penjelasan mengenai keberadaan dokumen pendukung seperti surat tugas, daftar hadir kegiatan, tiket perjalanan, bukti penginapan, laporan hasil kegiatan, maupun dokumen lain yang dapat membuktikan bahwa perjalanan dinas benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan.
Tidak hanya itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman juga diminta memberikan penjelasan mengenai dugaan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp106.799.725, termasuk apakah telah dilakukan pengembalian ke kas daerah, tindak lanjut administratif, maupun koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Pasaman untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Menurut sejumlah pemerhati tata kelola pemerintahan, setiap penggunaan anggaran daerah harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun secara faktual. Oleh karena itu, setiap dugaan ketidaksesuaian perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman belum memberikan tanggapan resmi atas surat konfirmasi yang telah disampaikan PresisiMedia.com.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman untuk menggunakan hak jawab dan hak klarifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Apabila tanggapan resmi diterima, PresisiMedia.com akan memuatnya secara utuh, proporsional, dan profesional sebagai bentuk komitmen terhadap pemberitaan yang akurat, berimbang, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
(Tim Redaksi)
