Pasaman | PresisiMedia.com – Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Republik Indonesia telah menerbitkan tanda terima atas surat pengaduan yang disampaikan LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.
Tanda terima tersebut dikirim melalui surat elektronik (email) oleh Sub Bagian Persuratan Kementerian Sekretariat Negara RI sebagai bukti bahwa surat telah diterima melalui mekanisme persuratan resmi pemerintah.
Dalam tanda terima tersebut dijelaskan bahwa surat ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta telah diterima melalui layanan persuratan resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mengatakan bahwa pengaduan tersebut disampaikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal program pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan pemerintah.
Menurutnya, pengaduan tersebut didasarkan pada dokumen Surat Teguran Tertulis I Nomor 02109/SP/CV.SF/V/2026 yang diterbitkan oleh CV. Sriwijaya Fertilizer selaku distributor resmi pupuk bersubsidi kepada salah satu Penerima Pada Titik Serah (PPTS) di Kabupaten Bengkulu Selatan.
“Surat teguran tersebut menjadi dasar bagi kami untuk meminta pemerintah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), tentu harus ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku demi melindungi kepentingan petani,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Dalam surat pengaduannya, LSM P2NAPAS meminta Presiden RI melalui kementerian dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET, memverifikasi data dan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Surat Teguran Tertulis I Nomor 02109/SP/CV.SF/V/2026, serta mengevaluasi sistem pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bengkulu Selatan.
LSM P2NAPAS juga meminta agar apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi, pemerintah mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin pupuk bersubsidi diterima petani dengan harga sesuai HET.
Program pupuk bersubsidi merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi dinilai penting agar manfaat subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
Berdasarkan tanda terima yang diterima LSM P2NAPAS, surat pengaduan tersebut telah masuk melalui mekanisme administrasi resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat informasi resmi mengenai tindak lanjut maupun hasil pemeriksaan atas substansi pengaduan tersebut.
PresisiMedia.com membuka ruang hak jawab kepada Kementerian Pertanian RI, PT Pupuk Indonesia (Persero), CV. Sriwijaya Fertilizer, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta pihak-pihak terkait lainnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
