Oleh: Benny Parapat (Aktivis dan Pemerhati Politik(
Demokrasi memberikan hak politik yang sama kepada setiap warga negara, termasuk kepada seorang mantan presiden. Setelah menyelesaikan masa jabatan, seorang kepala negara tetap memiliki hak untuk berpendapat, berorganisasi, bahkan terlibat dalam aktivitas politik. Hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan merupakan bagian dari prinsip demokrasi.
Namun demikian, seorang mantan presiden bukanlah warga negara biasa. Sosoknya tetap melekat sebagai simbol negara dan memiliki pengaruh yang besar terhadap arah opini publik maupun dinamika politik nasional. Oleh karena itu, setiap langkah politik yang diambil hampir selalu menjadi perhatian dan bahan diskusi di ruang publik.
Dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pasca berakhirnya masa jabatan telah memunculkan berbagai pandangan. Ada yang memaknainya sebagai bentuk partisipasi politik yang sah dalam negara demokrasi, sementara ada pula yang melihatnya sebagai fenomena yang patut dicermati dari sudut pandang etika politik dan psikologi kepemimpinan.
Perbedaan penilaian tersebut merupakan hal yang wajar dalam masyarakat demokratis.
Hak Politik Tidak Pernah Hilang
Tidak ada satu pun ketentuan hukum yang melarang mantan presiden untuk tetap aktif dalam dunia politik. Sebagaimana warga negara lainnya, mantan kepala negara memiliki kebebasan untuk menghadiri kegiatan politik, menyampaikan pandangan, maupun menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Namun, dalam praktik demokrasi modern, terdapat perbedaan antara apa yang diperbolehkan secara hukum dengan apa yang diharapkan secara etika.
Seorang mantan presiden tidak hanya membawa identitas pribadi, tetapi juga membawa simbol kepemimpinan nasional. Karena itu, setiap aktivitas politik yang dilakukan hampir selalu dinilai bukan sekadar sebagai tindakan individu, melainkan juga sebagai cerminan sikap seorang negarawan setelah tidak lagi memegang kekuasaan formal.
Di sinilah ruang diskusi publik menjadi terbuka.
Fenomena Post-Power Syndrome
Dalam kajian psikologi politik dikenal istilah Post-Power Syndrome, yaitu kondisi yang menggambarkan tantangan adaptasi seseorang setelah tidak lagi memegang jabatan yang sebelumnya memberikan kewenangan, pengaruh, dan perhatian publik.
Konsep tersebut tentu tidak dapat digunakan untuk memberikan label kepada individu tertentu tanpa kajian ilmiah yang memadai. Namun, istilah ini sering menjadi salah satu kerangka analisis dalam membaca fenomena ketika mantan pemimpin tetap menunjukkan intensitas tinggi dalam aktivitas politik setelah masa jabatannya berakhir.
Apakah fenomena tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa, upaya menjaga stabilitas politik, atau sekadar konsekuensi dari pengalaman panjang sebagai pemimpin nasional, merupakan ruang interpretasi yang terbuka bagi publik.
Menjelang 2029, Berbagai Tafsir Bermunculan
Semakin dekat dengan Pemilu 2029, dinamika politik nasional semakin menarik untuk diamati. Berbagai langkah para elite politik, termasuk mantan presiden, kerap dikaitkan dengan kemungkinan konfigurasi politik di masa mendatang.
Sebagian pengamat berpendapat bahwa keterlibatan mantan presiden dalam dinamika politik merupakan hal yang lazim karena pengalaman dan jejaring yang dimiliki masih dibutuhkan.
Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang mengingatkan pentingnya menjaga jarak dari politik praktis agar posisi mantan kepala negara tetap menjadi pemersatu bangsa.
Selain itu, diskursus mengenai politik keluarga atau politik dinasti juga kembali mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden. Kehadiran diskursus tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian terhadap bagaimana proses regenerasi kepemimpinan berlangsung dalam sistem demokrasi.
Meski demikian, berbagai penafsiran tersebut tetap berada dalam ranah opini dan analisis politik. Pada akhirnya, arah perkembangan politik nasional akan ditentukan oleh proses demokrasi yang berjalan serta pilihan rakyat melalui pemilu.
Legacy Seorang Pemimpin Tidak Berakhir Saat Jabatan Selesai
Sejarah tidak hanya mencatat keberhasilan seorang presiden selama memimpin pemerintahan.
Sejarah juga akan menilai bagaimana seorang pemimpin menjalani kehidupan setelah meninggalkan jabatan.
Kemampuan menempatkan diri sebagai negarawan, menjaga keseimbangan antara hak politik dan tanggung jawab moral, serta menghormati proses regenerasi kepemimpinan akan menjadi bagian penting dari warisan politik yang ditinggalkan.
Sebaliknya, persepsi publik terhadap setiap langkah politik pasca-jabatan juga akan ikut membentuk cara sejarah memandang seorang mantan pemimpin.
Penutup
Demokrasi membutuhkan ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, termasuk mantan presiden. Namun, demokrasi juga membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, terutama mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi di republik ini.
Karena itu, perdebatan mengenai aktivitas politik mantan presiden sesungguhnya bukan sekadar membahas boleh atau tidak boleh, melainkan menyangkut bagaimana etika kenegarawanan dijaga di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
Pada akhirnya, waktu akan menjadi penilai yang paling objektif. Sejarah akan mencatat bukan hanya apa yang dilakukan seorang pemimpin ketika memegang kekuasaan, tetapi juga bagaimana ia menggunakan pengaruhnya setelah kekuasaan itu berakhir.
(*)
Tulisan ini merupakan opini penulis. Pandangan, analisis, dan kesimpulan yang disampaikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam negara demokrasi.
