BENGKULU, Presisimedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah kediaman Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu yang berada di Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, pada Jumat (24/7/2026) malam. Penggeledahan dilaporkan dimulai sekitar pukul 22.00 WIB dan berlangsung hingga dini hari dengan pengamanan dari aparat kepolisian.
Pantauan di lokasi hingga Sabtu (25/7/2026) sekitar pukul 13.41 WIB menunjukkan aktivitas di sekitar rumah telah berangsur normal. Namun, hingga berita ini diterbitkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai dasar penggeledahan, perkara yang sedang ditangani, maupun barang bukti yang diduga diamankan.
Selama proses berlangsung, sejumlah petugas KPK tampak keluar masuk lokasi dengan pengawalan aparat kepolisian. Kehadiran petugas menarik perhatian warga sekitar yang menyaksikan jalannya penggeledahan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pada Sabtu pagi beberapa koper berwarna hitam dibawa keluar dari kediaman tersebut. Koper-koper itu kemudian diberangkatkan melalui jalur udara menuju Jakarta. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai isi koper maupun keterkaitannya dengan proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK.
Salah seorang warga yang berada di sekitar lokasi mengaku menyaksikan langsung aktivitas tersebut. Ia berharap ada penjelasan resmi agar tidak berkembang berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Kami melihat beberapa koper dibawa sejak pagi. Tentu masyarakat penasaran, tetapi kami berharap semua dijelaskan secara resmi sehingga tidak menimbulkan spekulasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Bengkulu saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihak kepolisian hanya memberikan bantuan pengamanan selama kegiatan berlangsung atas permintaan KPK.
“Kami hanya membantu pengamanan di lokasi. Untuk pelaksanaan kegiatan maupun hasilnya merupakan kewenangan KPK. Silakan mengonfirmasi langsung kepada pihak KPK,” katanya.
Ketua Garbeta Kota Bengkulu, Supli Hayadi, meminta agar KPK menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik setelah tahapan yang dapat dipublikasikan memungkinkan untuk disampaikan.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang belum didukung fakta resmi.
“Penggeledahan ini menyangkut pejabat publik. Masyarakat tentu berharap ada penjelasan resmi pada waktunya agar proses hukum berjalan transparan dan tidak menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari juru bicara KPK terkait penggeledahan tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari KPK maupun pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi yang utuh, berimbang, dan sesuai dengan perkembangan terbaru.
(Tim Redaksi)
