Pasaman, Presisimedia.com–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu pada proyek Rekonstruksi Jembatan Batang Kumpulan Ruas Jalan Simpang Empat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman.
Temuan tersebut terungkap dalam pemeriksaan atas proyek senilai Rp5.182.390.000,00 yang dikerjakan oleh PT MPP melalui mekanisme e-purchasing berdasarkan kontrak tertanggal 16 Juli 2025.
Hasil pemeriksaan fisik bersama penyedia, konsultan pengawas, pengguna anggaran, dan pejabat teknis pada Februari 2026 menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian mutu konstruksi. Berdasarkan pengukuran ulang dan pengujian laboratorium terhadap sampel pekerjaan, BPK mencatat kelebihan pembayaran sebesar Rp23.628.606,67 pada paket pekerjaan tersebut.
Kelebihan pembayaran itu berasal dari koreksi volume pekerjaan berdasarkan hasil uji ketebalan inti beton (core drill) dan penyesuaian harga satuan akibat ketidaksesuaian ketebalan serta mutu pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Proyek Rekonstruksi Jembatan Batang Kumpulan merupakan salah satu pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Pasaman dengan masa kontrak awal selama 167 hari kalender. Dalam pelaksanaannya, kontrak mengalami empat kali perubahan (adendum), termasuk penambahan masa pelaksanaan hingga Januari 2026.
Meski pekerjaan telah dinyatakan selesai dan dilakukan pembayaran penuh sesuai nilai kontrak, hasil audit menunjukkan bahwa sebagian hasil pekerjaan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Spesifikasi Umum Bina Marga dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan sejumlah ketentuan, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta standar teknis pekerjaan jalan dan jembatan yang ditetapkan Kementerian PUPR.
Dalam laporannya, BPK juga mengungkap bahwa permasalahan tersebut dipengaruhi oleh kurang optimalnya pengendalian pekerjaan oleh pihak yang bertanggung jawab, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak dan verifikasi hasil pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran.
Secara keseluruhan, BPK mencatat kelebihan pembayaran pada empat paket pekerjaan jalan yang berada di lingkungan BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Pasaman mencapai Rp131.811.009,60.
Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Dinas PUPR menyatakan menerima hasil pemeriksaan tersebut dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.
Sebagai tindak lanjut, penyedia jasa telah melakukan penyetoran sebagian kelebihan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun hingga pemeriksaan berakhir, masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp97.650.351,59 yang belum dikembalikan.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pasaman untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proyek pada masing-masing satuan kerja serta memastikan proses pengembalian seluruh kelebihan pembayaran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Temuan ini menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan proyek infrastruktur daerah agar setiap penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan sesuai standar teknis yang berlaku.
( Tim Redaksi)
