Pasaman, Presisimedia.com–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan volume pengadaan buku pada 25 sekolah di Kabupaten Pasaman yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp63.805.519,25. Temuan tersebut terungkap dalam pemeriksaan atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mencatat Pemerintah Kabupaten Pasaman menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5,17 miliar dengan realisasi Rp5,12 miliar atau 99,07 persen. Dari total realisasi tersebut, sebesar Rp4,65 miliar bersumber dari Dana BOS, termasuk untuk pengadaan buku pada satuan pendidikan.
Hasil uji petik BPK terhadap pengadaan buku menunjukkan adanya kekurangan jumlah buku yang diterima sekolah dibandingkan dengan yang tercantum dalam surat pesanan. Pemeriksaan dilakukan melalui penelaahan dokumen purchase order, berita acara serah terima, dokumen pembayaran, serta pemeriksaan fisik bersama pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan pengelola perpustakaan.
BPK menemukan kekurangan kuantitas buku pada 25 sekolah dengan total nilai mencapai Rp63.805.519,25. Meski jumlah buku yang diterima tidak sesuai pesanan, pembayaran kepada penyedia telah dilakukan secara penuh.
Berdasarkan hasil klarifikasi, pengadaan buku dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Namun dalam praktiknya, sejumlah sekolah lebih dahulu berkoordinasi langsung dengan penyedia dan melakukan pemesanan secara offline sebelum transaksi dicatat dalam aplikasi.
Selain itu, buku yang dikirim penyedia umumnya berada dalam kemasan tertutup sehingga jumlah fisik buku tidak langsung diverifikasi saat pengiriman. Pihak sekolah juga tidak melakukan pemeriksaan dan penghitungan secara menyeluruh bersama penyedia pada saat barang diterima.
Setelah buku diterima, sekolah melakukan pembayaran melalui Nagari Cash Management (NCM) dan menyelesaikan transaksi melalui SIPLah yang kemudian tercatat dalam aplikasi ARKAS.
Menurut keterangan penyedia, apabila terdapat kekurangan buku, pihak sekolah seharusnya menyampaikan pemberitahuan agar dilakukan pelengkapan. Namun apabila tidak ada laporan dari sekolah, penyedia menganggap jumlah buku yang diterima telah sesuai dengan pesanan.
BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang mewajibkan pemeriksaan terhadap spesifikasi, kuantitas, dan kondisi barang sebelum diterima.
Akibat permasalahan tersebut, BPK menilai terdapat risiko terganggunya proses belajar mengajar karena ketersediaan buku yang tidak sesuai kebutuhan sekolah. Selain itu, terjadi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume buku dengan nilai total Rp63,8 juta.
BPK menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh kurang cermatnya kepala sekolah dalam melakukan pemeriksaan barang sesuai pesanan serta penyedia yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai surat pesanan.
Atas temuan tersebut, Bupati Pasaman melalui Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
BPK merekomendasikan agar Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan para kepala sekolah untuk meningkatkan kecermatan dalam pemeriksaan barang yang diterima. Selain itu, kelebihan pembayaran sebesar Rp63.805.519,25 harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Temuan ini menjadi catatan penting dalam pengelolaan Dana BOS agar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengadaan barang di lingkungan sekolah dapat berjalan lebih optimal.
(Tim Redaksi)
Tags:
#BPK #PasamanBangkit #BupatiPasaman #DinasPendidikanPasaman #PengadaanBuku #DanaBOS #DugaanKorupsi #TemuanBPK #Pendidikan #Sekolah #SIPLah #ARKAS #PengelolaanKeuanganDaerah #TransparansiAnggaran #AkuntabilitasPublik #BelanjaModal #PengawasanPendidikan #KelebihanPembayaran #KorupsiDaerah
