Jakarta, – Presisimedia.com–Polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali memantik perdebatan luas di ruang publik. Media sosial dan sejumlah forum diskusi dipenuhi opini, klarifikasi, hingga tudingan yang berulang.
Namun hingga kini, publik belum mendapatkan kepastian hukum yang final dan konklusif.
Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional. Namun kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, verifikasi fakta, dan penghormatan terhadap mekanisme hukum.
Klarifikasi yang Muncul ke Publik
Nama Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis ikut menjadi sorotan dalam dinamika ini. Dalam sebuah podcast, Eggi Sudjana menyampaikan beberapa poin:
1. Tidak ada permintaan maaf kepada Presiden.
2. Tidak ada publikasi resmi terkait pertemuan.
3. Tidak ada penunjukan ijazah dalam pertemuan tersebut.
– Pertemuan disebut murni alasan kemanusiaan untuk pengobatan.
– Tidak ada penerimaan dana atau kompensasi.
Pernyataan tersebut memperkaya perspektif publik, namun belum menyelesaikan substansi persoalan secara hukum.
Koridor Regulasi dan Kepastian Hukum Indonesia memiliki instrumen hukum yang jelas dalam menjaga kehormatan dan nama baik warga negara:
Pasal 310 & 311 KUHP tentang penghinaan dan fitnah.
Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil.
Ketika perdebatan publik tidak segera diikuti proses hukum yang transparan dan objektif, maka ruang publik berpotensi dipenuhi spekulasi yang memperpanjang ketidakpastian.
Benny Parapat menilai bahwa polemik yang terus berulang tanpa penyelesaian hukum justru merugikan kualitas demokrasi Indonesia.
“Demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena tuduh-menuduh tanpa batas. Jika ada dugaan, bawa ke jalur hukum. Uji dengan bukti, bukan dengan opini. Negara harus hadir memberikan kepastian, bukan membiarkan ruang publik dikuasai kegaduhan,” tegas Benny.
Menurutnya, penegakan hukum yang cepat, transparan, dan adil akan menjadi jawaban terbaik atas polemik yang berkembang.
“Kepastian hukum adalah fondasi stabilitas nasional. Tanpa itu, kepercayaan publik dan dunia usaha bisa tergerus. Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian negara untuk menegakkan hukum secara objektif,” tambahnya.
Bagi pemimpin organisasi, investor, dan pengambil kebijakan, isu ini bukan sekadar polemik personal, melainkan cerminan kualitas tata kelola demokrasi. Tiga implikasi strategis patut dicermati:
Stabilitas Persepsi Nasional – Kegaduhan tanpa kepastian dapat memengaruhi citra demokrasi Indonesia.
Legal Certainty – Kepastian hukum adalah fondasi kepercayaan publik dan dunia usaha.
Kredibilitas Institusi – Ketegasan dan keadilan penegakan hukum menentukan legitimasi negara.
Demokrasi tidak diukur dari kerasnya perdebatan, tetapi dari tegaknya hukum. Negara tidak boleh absen. Setiap tuduhan harus diuji melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.
Kebebasan tanpa verifikasi dapat melemahkan kepercayaan publik. Sebaliknya, kepastian hukum yang tegas justru memperkuat demokrasi.
Penulis: Benny Parapat Aktivis & Pemerhati Politik
