Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis Pasaman Barat.
Pasaman Barat – Presisimedia.com–
LSM P2NAPAS kembali melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Pelabuhan Teluk Tapang di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.
Organisasi tersebut secara resmi mendesak Gubernur Sumatera Barat, c.q. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, untuk memberikan klarifikasi terbuka mengenai status dan pola operasional pelabuhan tersebut.
Sorotan menguat di tengah persepsi publik bahwa aktivitas pelabuhan lebih dominan melayani kepentingan industri, khususnya PT Gamindra Mitra Kesuma (PT GMK), dibandingkan fungsi pelayanan umum sebagaimana lazimnya pelabuhan publik.
Ketua Umum P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menilai persoalan ini bukan sekadar polemik teknis, melainkan menyangkut kredibilitas tata kelola aset strategis daerah.
“Jika Teluk Tapang adalah pelabuhan umum, maka akses dan manfaatnya harus terbuka bagi publik. Jika pada praktiknya lebih dominan menjadi pelabuhan khusus perusahaan, maka statusnya harus dinyatakan secara jujur dan transparan,” tegasnya.
Teluk Tapang diketahui memperoleh dukungan pengembangan, termasuk alokasi Rp83 miliar dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 2026. Anggaran tersebut bersumber dari APBN, yang secara prinsip harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Namun pertanyaan publik belum terjawab secara terang:
Apakah Dermaga Teluk Tapang berstatus pelabuhan umum atau terminal khusus?
Jika pelabuhan umum, mengapa muncul informasi pembatasan akses masyarakat? Bagaimana bentuk kerja sama antara pemerintah daerah dan PT GMK? Dan Berapa kontribusi konkret terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
Dalam perspektif tata kelola modern, transparansi atas penggunaan anggaran publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi fondasi kepercayaan pasar dan legitimasi sosial.
Enam Poin Klarifikasi Mendesak
Melalui surat resmi yang telah dikirimkan, P2NAPAS meminta jawaban tertulis mengenai:
Status hukum resmi pelabuhan.
Dokumen penetapan dan perizinan operasional. Skema dan substansi kerja sama dengan PT GMK. Kontribusi riil terhadap PAD sejak beroperasi. Dasar hukum pembatasan akses masyarakat.
Pengawasan keselamatan pelayaran serta pengendalian dampak lingkungan industri.
P2NAPAS menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk resistensi terhadap investasi. Sebaliknya, organisasi tersebut menyatakan dukungan terhadap industrialisasi dan hilirisasi—selama berjalan dalam koridor hukum dan keterbukaan.
Pengembangan Dermaga Teluk Tapang digadang-gadang sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat. Namun tanpa kejelasan status dan pola pengelolaan, ambisi tersebut berpotensi dibayangi persepsi eksklusivitas.
Bagi dunia usaha, kepastian hukum adalah syarat utama. Bagi pemerintah, transparansi adalah modal legitimasi.
Bagi masyarakat, akses dan manfaat adalah ukuran keadilan.
Kini, bola berada di tangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Publik Pasaman Barat menunggu jawaban tegas:
Apakah Teluk Tapang benar-benar pelabuhan publik untuk kemaslahatan bersama, atau dalam praktiknya telah menjelma menjadi pelabuhan khusus PT GMK?
Redaksi.
