KUANTAN SINGINGI, RIAU–Presisimedia.com. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Kabupaten Kuantan Singingi kembali menjadi sorotan publik. Meski telah berulang kali diberitakan dan dikeluhkan masyarakat, praktik tambang ilegal tersebut dilaporkan masih berlangsung secara terbuka, baik di daratan maupun di sepanjang aliran sungai.
Informasi yang dihimpun media menyebutkan, aktivitas PETI di wilayah Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau, masih berjalan siang dan malam. Puluhan unit rakit dompeng disebut beroperasi di beberapa titik yang relatif mudah dijangkau, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas pengawasan aparat penegak hukum di wilayah tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan PETI di Kuantan Singingi bukan lagi bersifat insidental, melainkan masalah berulang yang belum ditangani hingga ke akar. Publik menilai, jika aktivitas ilegal dapat terus berlangsung di lokasi yang sama, maka penindakan yang dilakukan sejauh ini belum memberikan efek jera yang nyata.
Dampak Lingkungan dan Keresahan Warga
Selain melanggar hukum, aktivitas PETI juga dikhawatirkan berdampak serius terhadap lingkungan. Warga setempat mengeluhkan pencemaran air sungai, pengikisan bantaran, serta potensi kerusakan kawasan hutan di wilayah perbatasan. Kekhawatiran akan ancaman banjir dan hilangnya sumber penghidupan turut memperbesar keresahan masyarakat.
“Kalau ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya sekarang, tapi untuk jangka panjang,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ujian Penegakan Hukum
Maraknya aktivitas PETI ini dinilai menjadi ujian nyata bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Kuantan Singingi sebagai institusi yang memiliki kewenangan langsung di wilayah tersebut.
Publik berharap adanya langkah penindakan yang lebih terukur, berkelanjutan, dan menyentuh seluruh rantai aktivitas PETI, termasuk pihak pemodal dan pengendali di balik operasional tambang ilegal.
Dukungan serta supervisi dari Polda Riau juga dinilai penting, mengingat sebagian lokasi PETI berada di wilayah perbatasan antarkabupaten yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah.
Transparansi Jadi Sorotan
Di tengah maraknya pemberitaan dan informasi dari masyarakat, keterbukaan aparat dalam menyampaikan langkah-langkah penindakan menjadi sorotan. Publik menilai transparansi terkait jumlah operasi, hasil penertiban, serta kendala di lapangan sangat diperlukan untuk mencegah spekulasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Tanpa komunikasi yang jelas, kritik publik dikhawatirkan akan terus bermunculan dan berpotensi memperlebar jarak antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
Aktivitas PETI yang terus beroperasi di Kuantan Singingi menjadi alarm keras bahwa persoalan ini belum tuntas. Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan menyeluruh dinilai sebagai kunci untuk menghentikan praktik tambang ilegal sekaligus melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi telah menghubungi Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi guna memperoleh konfirmasi dan klarifikasi resmi. Namun, belum diperoleh tanggapan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Redaksi.
