Riau. presisimedia.com. — Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (LSM P2NAPAS) menyampaikan kritik konstruktif dan permohonan klarifikasi resmi kepada Kepala Polda Riau terkait dugaan masih berlangsungnya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
Dalam surat bernomor 02/LSM-P2NAPAS/II/2026, LSM P2NAPAS menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum serta perlindungan lingkungan hidup. Kritik disampaikan secara CEO Friendly—berimbang, berbasis data, dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Berdasarkan informasi masyarakat, hasil pemantauan lapangan, serta pemberitaan media, aktivitas PETI diduga masih terjadi secara terbuka di sejumlah titik, khususnya Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau. Aktivitas tersebut dilaporkan berlangsung di daratan maupun sepanjang aliran sungai, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan keresahan sosial.
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menekankan bahwa permohonan klarifikasi ini bertujuan mendorong transparansi dan penguatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Kami berharap ada penjelasan resmi agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lima Poin Klarifikasi kepada Polda Riau
LSM P2NAPAS secara terbuka meminta konfirmasi atas lima hal utama, antara lain:
1. Penerimaan laporan atau pengaduan terkait dugaan PETI di Kuantan Singingi.
2. Langkah penegakan hukum yang telah dan/atau sedang dilakukan.
3. Pengawasan dan evaluasi terhadap jajaran Polres Kuantan Singingi.
4. Komitmen penindakan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemodal dan koordinator lapangan.
5. Upaya transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik.
Surat tersebut mengacu pada sejumlah regulasi penting, di antaranya UU HAM, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Kepolisian, UU Minerba, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga Instruksi Presiden tentang penanggulangan pertambangan tanpa izin.
Seluruh rujukan ini menegaskan bahwa kritik disampaikan demi kepentingan umum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebagai bentuk keterbukaan, LSM P2NAPAS juga menembuskan surat tersebut kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Komisi Kepolisian Nasional.
LSM P2NAPAS berharap Kapolda Riau dapat memberikan tanggapan tertulis secara resmi. Respons tersebut dinilai penting untuk memperkuat citra penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berwibawa, sekaligus menunjukkan komitmen nyata negara dalam melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak pertambangan ilegal.
Dengan pendekatan kritik yang santun dan solutif, LSM P2NAPAS menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah dalam menjaga kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan hidup.
(Tim Redaksi.)
