(Ket photo : ketua Umun LSM P2NAPAS Ahmad Husein Batu Bara)
Pasaman, Presisimedia.com – Proses penanganan pengaduan masyarakat oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kembali menjadi sorotan setelah DPP LSM P2NAPAS menerima pemberitahuan bahwa laporan mereka belum dapat diproses karena masih kurangnya dokumen administratif.
Dalam pemberitahuan tersebut, Kompolnas meminta kelengkapan berupa Surat Kuasa dari korban (pelapor) yang dikaitkan dengan LSM P2NAPAS serta Surat Keterangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebelum laporan dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.
Sebagai lembaga yang berfungsi menerima dan menyalurkan aspirasi serta pengaduan publik terkait kinerja kepolisian, prosedur administratif semacam ini semestinya tidak menjadi penghambat utama dalam proses awal verifikasi laporan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, syarat administratif yang berlapis kerap dinilai berpotensi memperlambat akses publik terhadap mekanisme pengawasan eksternal institusi negara.
Dari perspektif kontrol sosial, mekanisme pengaduan seharusnya bersifat inklusif dan tidak terlalu birokratis pada tahap awal penerimaan laporan. Substansi pengaduan publik pada dasarnya berkaitan dengan dugaan peristiwa yang perlu ditindaklanjuti terlebih dahulu, bukan langsung dibatasi oleh kelengkapan administratif yang bersifat formalitas.
LSM P2NAPAS menilai pola ini dapat menciptakan kesan adanya “filter administratif” yang berpotensi mengurangi efektivitas fungsi pengawasan publik terhadap institusi penegak hukum. Di sisi lain, Kompolnas tetap memiliki dasar normatif untuk memastikan legalitas setiap laporan yang masuk, sehingga diperlukan keseimbangan antara kepastian administrasi dan kemudahan akses publik.
Situasi ini kembali membuka diskursus mengenai reformasi mekanisme pengaduan lembaga pengawas agar tidak terjebak pada aspek formalitas yang justru memperlambat substansi penanganan laporan masyarakat.
Ketua Umum LSM P2NAPAS Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa mekanisme verifikasi administratif seharusnya tidak menjadi penghalang utama dalam akses masyarakat terhadap lembaga pengawas negara.
“Pengawasan publik harus dibuka seluas-luasnya. Kalau terlalu banyak syarat administratif di awal, maka fungsi kontrol sosial bisa melemah. Kami menghormati prosedur, tetapi jangan sampai prosedur justru menghambat substansi laporan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa LSM P2NAPAS tetap akan melengkapi seluruh persyaratan yang diminta, namun berharap adanya evaluasi terhadap pola pelayanan pengaduan agar lebih sederhana, cepat, dan responsif terhadap laporan publik.
(Tim Redaksi)
