PADANG, PresisiMedia.com – Dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang senilai Rp5,87 miliar yang bersumber dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah sebesar Rp436.416.000.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Dana hibah tersebut disalurkan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang kepada KONI Kota Padang dalam dua tahap pencairan dengan total nilai Rp5.870.337.000.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah penggunaan dana hibah yang tidak sesuai ketentuan, mulai dari kekurangan dokumen pertanggungjawaban, bukti pembayaran yang tidak lengkap, hingga penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Salah satu temuan terbesar adalah penggunaan dana hibah sebesar Rp300.600.000 untuk pembayaran tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas dana hibah KONI pada tahun sebelumnya. Menurut BPK, penggunaan dana hibah untuk membayar temuan pemeriksaan tidak sesuai dengan proposal awal pengajuan hibah dan tidak layak dibebankan pada dana hibah yang diperuntukkan bagi kegiatan pembinaan olahraga.
Selain itu, BPK juga menemukan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musyorkot) KONI Kota Padang sebesar Rp61.206.500. Pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan bukti pertanggungjawaban, termasuk kuitansi pembayaran transportasi cabang olahraga yang tidak ditandatangani oleh sejumlah penerima.
Temuan lainnya antara lain bantuan penggantian dana transportasi pengurus harian sebesar Rp22.500.000 yang tidak didukung dokumen penerimaan yang sah, bantuan kepada cabang olahraga gulat sebesar Rp10 juta tanpa bukti pertanggungjawaban, serta sejumlah kegiatan olahraga yang masih memiliki kekurangan dokumen pendukung penggunaan anggaran.
BPK juga menemukan ketidaksesuaian pada berbagai kegiatan olahraga seperti Liga U-13, Palapa Cup, PARLAW Cup VII, Turnamen Futsal Askot PSSI Kota Padang Antar SMP, Kejuaraan Kick Boxing, serta beberapa turnamen sepak takraw yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban secara lengkap sesuai ketentuan.
Tidak hanya itu, BPK mencatat terdapat penggunaan dana hibah sebesar Rp70 juta yang tidak diketahui secara jelas peruntukannya sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi terhadap manfaat dan dampak dari pemberian hibah tersebut.
Dalam laporannya, BPK menilai kondisi tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan belanja hibah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Belanja Hibah dinilai kurang optimal melakukan pengawasan, sementara PPTK dan Tim Verifikasi Pengelolaan Dana Hibah disebut belum cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah KONI.
BPK menegaskan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal maupun material atas penggunaan dana hibah yang diterima. Setiap penggunaan dana hibah wajib didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Padang agar memerintahkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan belanja hibah, memperketat proses verifikasi laporan pertanggungjawaban, serta memproses kelebihan pembayaran dana hibah sebesar Rp436.416.000 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Temuan ini menjadi perhatian publik karena dana hibah yang bersumber dari APBD sejatinya diperuntukkan untuk mendukung pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi hal penting agar setiap rupiah dana publik dapat dimanfaatkan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, PresisiMedia.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dan tanggapan resmi dari Ketua KONI Kota Padang terkait temuan BPK tersebut. Apabila telah diperoleh, tanggapan yang bersangkutan akan dimuat sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
