Pasaman Barat | Presisimedia.com — Peresmian Jembatan Pigogah oleh Gubernur Sumatera Barat pada Jumat (13/2) menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur daerah. Namun di balik seremoni tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka: apakah pekerjaan benar-benar telah selesai 100 persen sesuai spesifikasi teknis, atau masih menyisakan pekerjaan substansial?
Proyek yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp9.654.362.284,97. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. ARG CN dengan supervisi PT. TE, berdasarkan Kontrak Nomor 620/28/KTR-PMBMT-PGGB-BM/2025.
Sebagai proyek bernilai hampir Rp9,7 miliar, standar akuntabilitas dan transparansinya dinilai tidak boleh biasa-biasa saja.
Fakta Lapangan yang Memerlukan Jawaban
Berdasarkan pemantauan dan dokumentasi visual yang dihimpun LSM P2NAPAS, terdapat sejumlah kondisi yang dinilai memerlukan penjelasan teknis resmi dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), di antaranya:
Oprit jembatan yang masih berupa timbunan tanah dengan kemiringan tertentu;
Sistem perlindungan lereng di sekitar abutment yang menimbulkan pertanyaan terkait ketahanan jangka panjang;
Penggunaan tiang kayu atau batang kelapa pada area lereng dekat struktur utama.
Dalam praktik konstruksi, setiap metode tentu memiliki dasar perencanaan teknis. Namun publik berhak mengetahui:
Apakah metode tersebut memang tercantum dalam spesifikasi kontrak dan perencanaan geoteknik?
Ataukah hanya solusi sementara?
Secara logika administrasi dan teknis, jika proyek telah diresmikan, maka pekerjaan seharusnya telah memenuhi seluruh spesifikasi kontraktual.
Peresmian Bukan Akhir Tanggung Jawab
Peresmian bukan sekadar seremoni. Ia merupakan pernyataan resmi bahwa pekerjaan telah layak secara teknis dan administratif.
Apabila pada saat peresmian pekerjaan belum sepenuhnya tuntas, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan serius terkait:
Validitas progres fisik saat dilakukan serah terima (PHO);
Ketepatan pembayaran termin;
Fungsi pengawasan konsultan supervisi;
Efektivitas pengendalian mutu oleh pengguna anggaran.
Sebagai proyek yang dibiayai dari PAD, setiap rupiah di dalamnya adalah representasi kontribusi masyarakat Sumatera Barat. Karena itu, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Ujian Tata Kelola Pemerintahan
LSM P2NAPAS menegaskan bahwa permintaan klarifikasi ini bukanlah tuduhan, melainkan bagian dari kontrol sosial yang dijamin oleh:
UU Keterbukaan Informasi Publik; UU Keuangan Negara; Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; PP Pengelolaan Keuangan Daerah.
Secara objektif, ketertutupan informasi justru berpotensi melahirkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik. Sebaliknya, klarifikasi teknis yang terbuka akan memperkuat kredibilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta menunjukkan bahwa pembangunan dilakukan dengan standar profesional, bukan sekadar mengejar momentum peresmian.
Pertanyaan Publik yang Perlu Dijawab
LSM P2NAPAS meminta penjelasan tertulis mengenai:
Apakah progres fisik saat peresmian telah mencapai 100 persen sesuai spesifikasi kontrak?
Apakah kondisi oprit dan perlindungan lereng telah sesuai desain teknis final?
Apakah penggunaan tiang kayu/batang kelapa merupakan metode permanen dalam dokumen teknis?
Bagaimana hasil laporan pengawasan konsultan supervisi terkait mutu dan volume pekerjaan?
Bagaimana mitigasi risiko terhadap potensi penurunan tanah dan erosi?
Menjaga Marwah Pembangunan Daerah
Infrastruktur publik merupakan investasi jangka panjang. Kualitasnya tidak hanya diukur dari cepatnya penyelesaian atau meriahnya seremoni, tetapi dari ketahanan struktur, keselamatan pengguna, dan kepatuhan terhadap standar teknis.
Sumatera Barat membutuhkan pembangunan yang kokoh secara struktur dan kokoh pula dalam tata kelola.
Jika seluruh pekerjaan telah sesuai ketentuan, maka tidak ada alasan untuk tidak membuka informasi secara transparan. Namun jika masih terdapat kekurangan, maka perbaikan harus dilakukan sebelum risiko berpindah menjadi beban masyarakat.
Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari instansi teknis terkait.
Redaksi
