LSM P2NAPAS menyoroti progres fisik, metode konstruksi, dan pengawasan tiga jembatan yang baru diresmikan, menuntut transparansi agar proyek-proyek senilai miliaran rupiah dari PAD benar-benar sesuai spesifikasi dan akuntabel.
Padang, 13 Februari 2026 – Peresmian tiga jembatan oleh Gubernur Sumatera Barat seharusnya menjadi kebanggaan, namun LSM P2NAPAS menyoroti sisi lain yang jauh dari gemerlap seremonial. Proyek-proyek senilai hampir Rp30 miliar dari PAD ini menuai pertanyaan publik terkait progres fisik, metode konstruksi, dan pengawasan konsultan, sehingga lembaga ini mendesak klarifikasi teknis terbuka.
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan:
“Kami tidak mencari-cari kesalahan, tapi ingin memastikan bahwa ketiga jembatan ini selesai secara teknis, bukan sekadar administrasi atau seremonial. Jika progres fisik sudah 100 persen dan pekerjaan sesuai RAB serta spesifikasi kontrak, transparansi laporan pengawasan justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat.”
Ahmad Husein menambahkan:
“Peresmian proyek publik harus identik dengan kelayakan fungsi dan kepatuhan spesifikasi. Klarifikasi terbuka melindungi pemerintah dari spekulasi dan potensi persoalan di kemudian hari. Infrastruktur publik harus kuat secara struktur dan tata kelola.”
Fakta Lapangan dan Permintaan Klarifikasi
Berdasarkan pemantauan dan dokumentasi visual, P2NAPAS menemukan beberapa hal yang menuntut penjelasan:
Oprit jembatan sebagian masih berupa timbunan tanah dengan kemiringan tertentu;
Sistem perlindungan lereng di sekitar abutment diragukan efektif;
Penggunaan tiang kayu atau batang kelapa pada beberapa lereng, menimbulkan pertanyaan apakah ini metode permanen atau sementara;
Konsistensi mutu dan volume pekerjaan di ketiga proyek belum jelas.
LSM P2NAPAS meminta pemerintah provinsi memberikan penjelasan tertulis terkait:
Apakah progres fisik saat peresmian sudah benar-benar mencapai 100 persen sesuai kontrak;
Apakah kondisi oprit dan perlindungan lereng telah sesuai desain teknis final;
Apakah penggunaan tiang kayu/batang kelapa merupakan metode permanen atau sementara;
Hasil laporan pengawasan konsultan terkait mutu dan volume pekerjaan;
Upaya mitigasi risiko terhadap potensi penurunan tanah dan erosi.
Peresmian tiga jembatan bukan sekadar momentum simbolis. Nilai proyek hampir Rp30 miliar dari PAD menuntut transparansi penuh. Publik berhak mengetahui progres fisik, kepatuhan spesifikasi, serta kualitas pengawasan konsultan. Klarifikasi resmi dari pemerintah provinsi tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun menjadi warisan yang berkualitas dan aman.
Redaksi
Tags :
#Jembatan Pigogah,#PAD, #P2NAPAS,#Progres fisik,#Audit teknis
