Ketua Umum LSM P2NAPAS Ahmad Husein Batu Bara.
Padang, presisimedia.com – Penanganan perkara yang menyeret nama Beny Saswin Nasrun (BSN) kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) secara resmi melayangkan surat konfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang guna meminta klarifikasi atas sejumlah prosedur penanganan perkara yang dinilai menimbulkan pertanyaan publik.
Surat konfirmasi tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Dalam surat itu, P2NAPAS meminta penjelasan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Padang terkait berbagai aspek penanganan perkara BSN yang dinilai perlu disampaikan secara transparan kepada publik.
“Surat ini merupakan bagian dari upaya klarifikasi agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Ahmad Husein Batu Bara dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).
Dalam surat tersebut, P2NAPAS menyoroti sejumlah poin yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak Kejari Padang, di antaranya terkait prosedur penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap BSN, mekanisme penyitaan aset yang disebut mencapai Rp17,5 miliar, serta penanganan terhadap pihak lain yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.
Menurut P2NAPAS, klarifikasi resmi dari Kejaksaan Negeri Padang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, keterbukaan informasi dinilai dapat menghindari munculnya spekulasi di tengah publik.
Dalam surat konfirmasi tersebut, P2NAPAS juga memberikan tenggat waktu kepada Kejari Padang selama tujuh hari kerja untuk memberikan jawaban atau klarifikasi secara tertulis.
Apabila dalam batas waktu tersebut tidak terdapat tanggapan, P2NAPAS menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini melalui mekanisme pengawasan yang lebih luas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai bentuk transparansi, surat konfirmasi tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah lembaga pengawas penegakan hukum, antara lain Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
P2NAPAS berharap klarifikasi dari pihak Kejari Padang dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
(Tim Redaksi)
