Padang, presisimedia.com – Perkara yang menjerat Beny Saswin Nasrun (BSN) memasuki babak baru. Bukan hanya proses hukum terhadap BSN yang menjadi sorotan, kini penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Padang ikut dipersoalkan.
Kuasa hukum BSN, Dr. Suharizal SH, MH dari Kantor Hukum Legality, resmi melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang, Koswara SH, MH, ke tiga lembaga pengawas penegak hukum.
Langkah tersebut diambil setelah tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara kliennya.
Mulai dari penetapan BSN sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga informasi terkait penyitaan uang dan aset yang disebut tidak sesuai dengan fakta yang mereka ketahui.
Laporan itu disampaikan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat, Satgas 53 Kejaksaan Agung RI, serta Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak). Selain itu, tim kuasa hukum juga meminta Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Barat untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Padang atas dua permohonan praperadilan yang diajukan sebelumnya.
“Kami melaporkan Kajari Padang karena diduga menyampaikan informasi yang tidak benar terkait penyitaan uang Rp17,5 miliar dan penyitaan rumah milik klien kami. Selain itu, kami juga menilai ada ketidakprofesionalan dalam proses penanganan perkara ini,” ujar Suharizal, Selasa (4/3/2026) di Kantor Hukum Legality.
Penetapan DPO Dipertanyakan
Suharizal menjelaskan, salah satu poin yang menjadi sorotan tim kuasa hukum adalah penetapan BSN sebagai DPO oleh Kejaksaan Negeri Padang.
Menurutnya, langkah tersebut dinilai tidak tepat karena penyidik disebut tidak melakukan upaya maksimal untuk menghubungi atau menemui kliennya.
Ia menyebut sebelumnya telah menyampaikan kepada penyidik mengenai keberadaan kliennya, termasuk nomor telepon yang dapat dihubungi.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti surat panggilan terakhir terhadap BSN sebagai tersangka yang dijadwalkan hadir pada 14 Januari 2026. Dalam surat tersebut, kata dia, terdapat kesalahan penulisan tanggal dan tahun.
“Kesalahan itu sudah kami konfirmasi kepada pihak kejaksaan. Namun beberapa hari kemudian, tepatnya 22 Januari 2026, klien kami justru ditetapkan sebagai DPO,” katanya.
Dinilai Berpotensi Pengaruhi Praperadilan
Penetapan DPO tersebut juga dipersoalkan karena terjadi di tengah proses sidang praperadilan yang berlangsung pada 20 Januari dan 2 Februari 2026.
Menurut Suharizal, langkah tersebut terkesan dipaksakan dan berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang diuji melalui mekanisme praperadilan.
“Ini tidak lazim dan terkesan dipaksakan. Kami melihat seolah ada agenda lain di balik langkah tersebut,” ujarnya.
Ia bahkan menduga ada pihak tertentu yang berupaya merusak citra kliennya di ruang publik.
“Kami mencurigai ada pihak yang ingin merusak reputasi klien kami sebagai anggota DPRD Sumatera Barat sekaligus pebisnis,” kata Suharizal.
Soroti Penanganan Tersangka Lain
Selain soal penetapan DPO, tim kuasa hukum juga mempertanyakan tidak dilakukannya penahanan terhadap dua tersangka dari pihak BNI yang disebut terkait dalam perkara tersebut.
Menurut Suharizal, kondisi tersebut menjadi anomali dalam praktik penegakan hukum selama beberapa tahun terakhir.
Ia juga menyoroti mantan Direktur PT Benal Ichsan Persada berinisial R yang hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, padahal saat proses akad kredit berlangsung yang bersangkutan menjabat sebagai direktur perusahaan.
“Mudah-mudahan laporan kami ke Polda Sumbar, Satgas 53 Kejagung, dan Komisi Kejaksaan dapat ditindaklanjuti secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” harapnya.
Menunggu Klarifikasi Kejari Padang
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Padang belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum BSN tersebut.
Redaksi masih berupaya menghubungi Kajari Padang Koswara untuk memperoleh klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut.
Perkembangan kasus ini diperkirakan masih akan terus bergulir, mengingat laporan telah disampaikan ke sejumlah lembaga pengawas penegak hukum di tingkat pusat.
Redaksi.
