Jakarta, Presisimedia.com–Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman, Ahmad Husein Batu Bara, menyoroti respons Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPD RI terhadap pengaduan masyarakat. Melalui email resmi tertanggal 11 Februari 2026, PPID DPD RI menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat diarahkan untuk disampaikan melalui platform nasional lapor.go.id.
Dalam korespondensi tersebut, PPID DPD RI juga menyebutkan bahwa pesan sebelumnya dari masyarakat telah tercatat dan dikirim pada 21 November 2025. Arahan ini dipandang sebagai bagian dari sistem pengelolaan pengaduan publik yang terintegrasi secara nasional.
Namun, menurut Ahmad Husein, pendekatan yang hanya menekankan aspek prosedural masih kurang memadai.
“Kami menghormati Lapor! sebagai sistem pengaduan nasional. Namun, ketika pengaduan disampaikan langsung kepada lembaga perwakilan negara, seharusnya ada klarifikasi kelembagaan: apakah laporan tersebut berada dalam fungsi pengawasan DPD RI dan bagaimana sikap institusi terhadap substansinya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalihan pengaduan tanpa penjelasan posisi kelembagaan berpotensi melemahkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
“Jika respons lembaga hanya berhenti pada jalur teknis, publik dapat menilai bahwa aspirasi masyarakat belum benar-benar diperlakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Ini tentu tidak sejalan dengan semangat keterbukaan dan partisipasi publik,” kata Ahmad Husein.
LSM P2NAPAS menekankan pentingnya kualitas komunikasi institusional dalam tata kelola pemerintahan modern. Respons pengaduan publik seharusnya tidak hanya menjawab bagaimana melapor, tetapi juga bagaimana lembaga menyikapi laporan tersebut. Kejelasan posisi dan komitmen tindak lanjut menjadi elemen penting untuk memastikan pengaduan masyarakat berdampak nyata terhadap perbaikan kebijakan dan pelayanan.
Ke depan, P2NAPAS mendorong sinergi antara PPID lembaga negara dan platform nasional seperti Lapor! tidak hanya pada tataran teknis, tetapi juga disertai penjelasan substansi, kejelasan kewenangan, dan sikap kelembagaan.
Dengan demikian, pengaduan masyarakat tidak berhenti pada prosedur administratif, tetapi menjadi instrumen pengawasan dan perbaikan pelayanan publik yang nyata.
Redaksi.
