Padang, presisimedia.com, — Ketua Umum Ahmad Husein Batu Bara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gatot Tri Suryanta, Kapolda Sumatera Barat, yang mendorong masyarakat penambang segera membentuk koperasi menjelang penyerahan blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Menurut Ahmad Husein, pembentukan koperasi adalah solusi konkret dan berkeadilan: memungkinkan penambang beraktivitas sah, menjaga lingkungan, dan melindungi kepentingan negara.
“Kami dari LSM P2NAPAS sangat mendukung sikap tegas dan visioner Kapolda Sumbar. Pembentukan koperasi adalah jalan tengah yang adil—masyarakat tetap bisa menambang, tetapi dalam koridor hukum, lingkungan terjaga, dan negara tidak dirugikan,” tegasnya.
Dukungan Polri terhadap koperasi, lanjut Ahmad Husein, akan membuat masyarakat lebih terlindungi, menekan praktik ilegal, dan meminimalkan konflik sosial.
Pembentukan koperasi juga menjadi gerbang untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), membuka akses pembiayaan, pembinaan teknis, serta pengawasan lingkungan dan keselamatan kerja.
Penetapan blok WPR oleh pemerintah pusat menjadi tonggak penting penataan pertambangan rakyat di Sumatera Barat. Dengan batas wilayah jelas, aktivitas penambangan bisa dijalankan terstruktur, transparan, dan mudah diawasi.
Ahmad Husein menekankan, pengawasan dan pendampingan pemerintah tetap harus hadir:
“Jangan hanya berhenti di penetapan wilayah. Negara harus hadir dalam pembinaan. Jika dijalankan serius, Sumatera Barat bisa menjadi contoh nasional penataan tambang rakyat yang bersih, aman, dan berkelanjutan.”
Manfaat percepatan legalisasi tambang rakyat: Stabilitas keamanan di wilayah tambang, Kepastian hukum bagi masyarakat penambang, Kontribusi ekonomi lokal berbasis legalitas, Pengawasan lingkungan dan keselamatan kerja lebih kuat
LSM P2NAPAS juga siap mendampingi masyarakat agar pembentukan koperasi berjalan lancar dan memberi manfaat nyata:
“Koperasi bukan hanya formalitas. Ini tentang perlindungan hukum, pengelolaan lingkungan, dan kemandirian ekonomi bagi penambang rakyat.”
Dengan penyerahan dokumen WPR yang dijadwalkan segera, Sumatera Barat resmi memasuki era baru pengelolaan tambang rakyat, di mana masyarakat bisa menjadi pelaku usaha legal, mandiri, dan berkelanjutan di bawah pengawasan aparat dan regulasi pemerintah.
Redaksi
