Ketua Umum LSM P2NAPAS Ahmad Husein Batu Bara meminta integrasi data dan pengawasan aset diperkuat agar pembagian kewenangan internal tidak menimbulkan celah akuntabilitas.
JAKARTA, PRESISIMEDIA.COM — Jawaban resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas permohonan klarifikasi dan permintaan informasi DPP LSM P2NAPAS terkait eksekusi barang bukti, barang rampasan, dan barang sita eksekusi mendapat sorotan kritis.
Ketua Umum LSM P2NAPAS Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman, Ahmad Husein Batu Bara, menilai penjelasan bahwa sebagian data eksekusi masih berada pada bidang teknis dan belum dikuasai Badan Pemulihan Aset (BPA) perlu menjadi perhatian serius dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.
“Jangan sampai aset negara ditangani dengan sistem data yang berjalan sendiri-sendiri. Publik membutuhkan kepastian bahwa setiap aset, barang rampasan, dan benda sita eksekusi tercatat, terawasi, serta memiliki penanggung jawab yang jelas,” tegas Ahmad Husein Batu Bara.
Sorotan tersebut muncul setelah Kejaksaan RI melalui surat Nomor B-665/K.3/Kph.3/8/2026 tertanggal 21 Agustus 2026 menjelaskan bahwa tanggung jawab yuridis atas aset tertentu masih berada pada bidang yang menangani perkara, sedangkan BPA bertanggung jawab secara fisik dan administrasi terhadap aset yang telah diserahterimakan secara resmi.
Jangan Ada Celah Akuntabilitas
Menurut Ahmad, pembagian kewenangan internal merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan. Namun, pembagian tersebut jangan sampai menimbulkan ruang abu-abu dalam pengawasan dan pelacakan aset.
“Kalau data berada di bidang A, aset berada dalam tanggung jawab bidang B, sementara informasi dimohonkan kepada bidang C, maka yang harus dipastikan adalah koordinasinya. Jangan sampai pembagian kewenangan justru membuat akuntabilitas menjadi kabur,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik P2NAPAS bukan berarti meminta seluruh informasi penegakan hukum dibuka tanpa batas. Informasi yang secara sah dikecualikan dan berpotensi mengganggu proses hukum tetap harus dilindungi.
Namun, menurutnya, masyarakat berhak memperoleh gambaran yang memadai mengenai bagaimana sistem pencatatan, pengawasan, dan konsolidasi data aset negara dijalankan.
“Yang kami pertanyakan adalah sistemnya. Bagaimana memastikan tidak ada aset yang terlewat, tidak tercatat, atau sulit ditelusuri hanya karena proses administrasinya tersebar di beberapa bidang?” katanya.
LHP BPK Jadi Perhatian
Ahmad juga menyoroti penjelasan Kejaksaan mengenai LHP Kinerja BPK RI terkait efektivitas penanganan perkara pidana pada Kejaksaan RI Tahun 2023 hingga Semester I 2025.
Menurut penjelasan yang diterima P2NAPAS, dokumen tersebut disebut belum diserahkan secara resmi kepada Kejaksaan RI.
Bagi P2NAPAS, keberadaan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam memastikan perbaikan tata kelola kelembagaan berjalan secara terukur.
“Kami menghormati mekanisme administrasi antarlembaga. Tetapi pengawasan publik tidak boleh berhenti. Jika terdapat rekomendasi pemeriksaan, maka tindak lanjutnya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” kata Ahmad.
P2NAPAS Dorong Sistem Data Terintegrasi
P2NAPAS mendorong Kejaksaan memperkuat integrasi data antara bidang yang menangani perkara, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, serta Badan Pemulihan Aset.
Menurut Ahmad, tujuan akhir pemulihan aset bukan sekadar menyelesaikan proses administratif, melainkan memastikan aset yang telah berkaitan dengan perkara pidana dapat dikelola secara tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi negara sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai pemulihan aset kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam integrasi data. Publik perlu kepastian bahwa setiap aset memiliki jejak administrasi yang jelas dari proses penyitaan, perampasan, penyerahan, pengelolaan hingga penyelesaian akhirnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, P2NAPAS akan terus mengawal persoalan tersebut secara kritis dan konstruktif.
“Kami bukan sedang mencari kesalahan institusi. Kami ingin memastikan uang dan aset negara tidak kehilangan jejak di tengah birokrasi dan pembagian kewenangan. Semakin jelas sistemnya, semakin kuat pula kepercayaan publik,” pungkas Ahmad Husein Batu Bara.
(Redaksi PresisiMedia.com)
