Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung selaku PPID, Anang Supriatna, menjawab surat DPP LSM P2NAPAS dan menjelaskan sebagian data eksekusi aset masih berada pada bidang teknis.
JAKARTA, PRESISIMEDIA.COM — Kejaksaan Republik Indonesia memberikan jawaban resmi atas permohonan klarifikasi dan permintaan informasi DPP LSM P2NAPAS terkait pelaksanaan eksekusi barang bukti, barang rampasan, dan barang sita eksekusi.
Jawaban tersebut disampaikan melalui surat Nomor B-665/K.3/Kph.3/8/2026 tertanggal 21 Agustus 2026, yang ditandatangani Kepala Pusat Penerangan Hukum selaku PPID, Anang Supriatna, S.H., M.H., Jaksa Utama Madya.
Surat itu merupakan tindak lanjut atas permohonan DPP LSM P2NAPAS Nomor 320/LSM-P2NAPAS/VII/2026 tertanggal 11 Juli 2026.
LHP BPK Belum Diterima
Kejaksaan menjelaskan, permohonan tersebut berkaitan dengan LHP Kinerja BPK RI atas efektivitas penanganan perkara pidana Kejaksaan RI Tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2025.
Namun, sampai surat tersebut diterbitkan, Kejaksaan menyatakan LHP dimaksud belum diserahkan secara resmi kepada Kejaksaan RI. Karena itu, Kejaksaan belum dapat memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai substansi LHP.
Data Eksekusi Masih di Bidang Teknis
Kejaksaan juga menjelaskan bahwa tanggung jawab yuridis atas benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi berada pada bidang sesuai tingkat pemeriksaan perkara.
Sementara Badan Pemulihan Aset (BPA) bertanggung jawab secara fisik dan administrasi terhadap aset yang telah diserahterimakan secara resmi.
Karena sebagian data masih berada pada bidang teknis dan belum diserahkan kepada BPA, data tersebut disebut belum dikuasai oleh BPA.
Sebagian Informasi Dikecualikan
Kejaksaan juga menyatakan rincian aset yang belum dieksekusi, estimasi lelang, dan sejumlah data barang rampasan dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi dan ketentuan perundang-undangan.
Namun, regulasi seperti Pedoman Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset dan Keputusan Jaksa Agung Nomor 326 Tahun 2026 tentang SOP BPA disebut sebagai informasi terbuka yang dapat diakses masyarakat.
Jawaban Anang Supriatna kepada DPP LSM P2NAPAS kini menjadi perhatian, terutama terkait posisi data eksekusi aset negara yang masih berada pada bidang-bidang sesuai tanggung jawab yuridis dan administratif masing-masing.
(Redaksi PresisiMedia.com)
