Jakarta PresisiMedia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen di sektor jasa keuangan. Penegasan tersebut disampaikan melalui jawaban resmi Kontak OJK atas pertanyaan yang diajukan oleh Ahmad Husein Batu Bara terkait mekanisme penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK).
Dalam jawaban resminya, OJK menjelaskan bahwa sesuai tugas dan kewenangannya, lembaga tersebut melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan, mulai dari sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, hingga lembaga jasa keuangan lainnya.
OJK mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati sebelum menggunakan produk atau layanan jasa keuangan. Masyarakat diminta memastikan bahwa perusahaan maupun produk yang ditawarkan telah memiliki izin resmi dari regulator. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari potensi kerugian akibat penggunaan layanan dari pihak yang tidak memiliki legalitas.
Selain itu, OJK menjelaskan bahwa apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran berupa penawaran produk melalui sarana komunikasi pribadi, telemarketing yang tidak sesuai ketentuan, maupun prosedur penagihan yang dilakukan secara tidak patut oleh petugas penagih dari lembaga jasa keuangan yang telah berizin, pengaduan dapat disampaikan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).
Melalui APPK, pengaduan akan diterima secara otomatis oleh lembaga jasa keuangan yang bersangkutan dan wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme penyelesaian pengaduan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
OJK juga memberikan penegasan bahwa apabila tindakan petugas penagih telah mengarah pada intimidasi, ancaman terhadap keselamatan, atau pelanggaran ketertiban umum, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak Kepolisian sebagai instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum.
Sebagai dasar hukum, OJK mengacu pada Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut mengatur mekanisme penawaran produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat serta kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
Menanggapi jawaban tersebut, Ahmad Husein Batu Bara mengapresiasi respons OJK yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme perlindungan konsumen. Menurutnya, kejelasan prosedur pengaduan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan sektor jasa keuangan.
“Penjelasan dari OJK memberikan kepastian mengenai jalur pengaduan yang dapat ditempuh masyarakat apabila menemukan dugaan pelanggaran. Yang terpenting adalah setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat agar lebih teliti sebelum menerima penawaran produk keuangan, terutama melalui telepon, pesan singkat, maupun media digital. Verifikasi legalitas perusahaan dan produk dinilai menjadi langkah awal untuk menghindari praktik yang berpotensi merugikan konsumen.
Dengan adanya penegasan tersebut, OJK berharap masyarakat semakin memahami hak-haknya sebagai konsumen jasa keuangan sekaligus memanfaatkan mekanisme pengaduan yang telah disediakan apabila menemukan dugaan pelanggaran.
Di sisi lain, pelaku usaha jasa keuangan diharapkan senantiasa mematuhi ketentuan perlindungan konsumen demi menjaga kepercayaan publik dan menciptakan industri jasa keuangan yang sehat, transparan, dan berintegritas.
Redaksi | PresisiMedia.com
