PASAMAN, PresisiMedia.com – Pemerintah Kabupaten Pasaman bergerak cepat menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Setelah menjadi sorotan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengelolaan BMD Tahun 2024 dan 2025 (sampai Semester I), Pemkab Pasaman mempercepat penertiban aset melalui inventarisasi ulang, penelusuran fisik, dan pembenahan administrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebelumnya, BPK mengungkap adanya puluhan kendaraan dinas yang tidak dapat ditunjukkan fisiknya saat pemeriksaan. Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola aset daerah, yang juga mencakup aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) serta peralatan dan mesin yang belum dapat dipastikan keberadaannya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman YUDESRI, S.IP, M.Si menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola Barang Milik Daerah agar semakin tertib dan akuntabel.
«”Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh BPK merupakan pemeriksaan secara keseluruhan, baik fisik maupun administrasi. Pemerintah Kabupaten Pasaman menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan tata kelola Barang Milik Daerah,” ujar Sekda kepada PresisiMedia.com.»
Menurut Sekda, temuan kendaraan dinas yang belum dapat ditunjukkan fisiknya saat pemeriksaan merupakan bagian dari rekomendasi BPK yang saat ini sedang dan telah ditindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait.
Inventarisasi Ulang Berhasil Menemukan 45 Kendaraan
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan inventarisasi ulang kendaraan dinas pada November hingga Desember 2025. Kegiatan tersebut meliputi penelusuran keberadaan aset, rekonsiliasi data antara pengguna barang dan pengurus barang, serta penertiban administrasi di setiap OPD.
Hasil inventarisasi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari 54 unit kendaraan yang sebelumnya belum ditemukan saat pemeriksaan, 45 unit berhasil ditemukan kembali.
Sementara itu, 9 unit kendaraan roda dua masih dalam proses penelusuran. Secara administratif kendaraan tersebut telah tercatat di Dinas Kesehatan dan tersebar di beberapa puskesmas.
“Pemerintah Kabupaten Pasaman saat ini sedang menyelesaikan penertiban administrasi dan pencatatan sebagai bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi BPK,” jelas Sekda.
Pengawasan Internal Diperkuat
Selain melakukan inventarisasi ulang, Pemerintah Kabupaten Pasaman juga meminta seluruh OPD melaksanakan evaluasi internal terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap aset yang berada dalam penguasaan perangkat daerah dapat dikelola sesuai ketentuan. Pemerintah daerah juga membuka kemungkinan pemberian sanksi apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya kelalaian maupun penyimpangan.
“Apabila ditemukan adanya kelalaian atau penyimpangan, penyelesaiannya akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Sekda.
Komitmen Perbaikan Tata Kelola
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pasaman menyatakan berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah melalui penataan administrasi, inventarisasi secara berkala, pemanfaatan sistem informasi aset, peningkatan kapasitas pengelola barang, serta penguatan sistem pengawasan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel serta mencegah terulangnya temuan serupa pada masa mendatang.
Meski demikian, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK akan tetap menjadi perhatian publik. Penyelesaian penelusuran terhadap sembilan kendaraan yang masih belum ditemukan, validasi data aset, serta penguatan sistem pengendalian internal menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pembenahan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Pasaman.
Publik berharap komitmen yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak hanya berhenti pada penertiban administrasi, tetapi juga diikuti dengan penguatan pengawasan serta penyelesaian seluruh rekomendasi BPK secara tuntas sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(Tim Redaksi)
Tags
#BPK #BPKRI #TemuanBPK #PemkabPasaman #BupatiPasaman #SekdaPasaman #Pasaman #PasamanBangkit #BarangMilikDaerah #BMD #PengelolaanAset #AsetDaerah #InventarisasiAset #KendaraanDinas #TataKelolaPemerintahan #AkuntabilitasPublik #TransparansiPemerintahan #PengawasanKeuangan #KeuanganDaerah #SumateraBarat
