PADANG, PresisiMedia.com – Ketua KONI Kota Padang, Erianto Mahyuda, memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp436.416.000 yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Saat dikonfirmasi PresisiMedia.com, Erianto menegaskan bahwa temuan tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua KONI Kota Padang sehingga ia khawatir memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya.
“Maaf Pak, masa itu belum kami jadi Ketua KONI, nanti salah jawab Pak,” ujar Erianto Mahyuda melalui pesan WhatsApp, Selasa (24/6/2026).
Politisi yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Padang itu menyarankan agar konfirmasi terkait temuan tersebut disampaikan kepada pengurus KONI periode sebelumnya yang menjabat saat penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah tersebut berlangsung.
Sebelumnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2025, ditemukan ketidaksesuaian penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Kota Padang sebesar Rp436.416.000 dari total dana hibah yang diterima sebesar Rp5.870.337.000.
Temuan tersebut mencakup sejumlah kegiatan yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan, kekurangan bukti pengeluaran, hingga penggunaan dana hibah yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Dalam laporannya, BPK juga merekomendasikan agar Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp436.416.000 sesuai ketentuan yang berlaku serta menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Hingga berita ini diterbitkan, PresisiMedia.com telah berupaya menghubungi pengurus KONI Kota Padang periode sebelumnya serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang untuk memperoleh klarifikasi terkait temuan tersebut.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan guna memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.Perubahan utamanya:
(Tim Redaksi)
