Oleh: Ahmad Husein Batu Bara (Ketua Umum LSM P2NAPAS)
Penghentian aktivitas pertambangan rakyat tanpa disertai solusi yang adil dan berkelanjutan bukan sekadar persoalan administratif atau penegakan hukum semata.
Kebijakan semacam ini menyentuh inti persoalan keadilan sosial dan kemanusiaan. Negara tidak boleh menutup mata terhadap nasib Ribuan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan rakyat—khususnya tambang emas—sebagai sumber penghidupan utama bagi keluarga mereka.
Di banyak daerah, pertambangan rakyat bukanlah pilihan ideal, melainkan jalan terakhir untuk bertahan hidup. Minimnya lapangan pekerjaan, terbatasnya akses ekonomi, serta ketimpangan pembangunan memaksa masyarakat menggantungkan nasib pada sektor ini.
Karena itu, kebijakan yang hanya mengedepankan larangan dan penindakan, tanpa menyediakan jalan keluar yang nyata, berpotensi memutus mata pencaharian rakyat dan melahirkan persoalan sosial baru yang jauh lebih kompleks.
Menghentikan tambang rakyat tanpa solusi bukanlah wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Lebih dari itu, menghukum rakyat kecil yang bekerja keras demi memberi makan keluarganya adalah tindakan yang keliru—baik secara moral maupun secara sosial.
Negara seharusnya hadir untuk melindungi, membina, dan menata kehidupan rakyat, bukan sekadar menertibkan lalu meninggalkan mereka dalam ketidakpastian dan kemiskinan baru.
Penguasaan negara atas bumi, air, tanah, dan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan konstitusi ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Amanat tersebut tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi untuk mencabut hak hidup masyarakat kecil. Setiap kebijakan penghentian pertambangan rakyat yang tidak disertai solusi yang adil dan berkelanjutan sesungguhnya bertentangan dengan semangat konstitusi dan prinsip keadilan sosial.
Penguasaan negara bukan alat pemiskinan, melainkan kewajiban konstitusional untuk menyejahterakan.
Prinsip keadilan sejati tidak pernah menutup mata pencaharian rakyat. Keadilan berarti menegakkan hukum dengan nurani. Hukum yang kehilangan empati akan berubah menjadi alat penindasan, bukan pelindung keadilan.
Oleh karena itu, pendekatan humanis dan berkeadilan dalam penanganan tambang emas rakyat adalah sebuah keniscayaan.
Pendekatan ini menuntut kehadiran negara melalui pembinaan, dialog terbuka, dan penataan aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan hukum serta prinsip keberlanjutan lingkungan.
Salah satu solusi konkret yang harus segera didorong adalah pembentukan koperasi pertambangan rakyat sesuai regulasi. Melalui koperasi, aktivitas pertambangan dapat dilegalkan, diawasi, dan dikelola secara transparan.
Negara dapat menjalankan fungsi pengawasan, lingkungan tetap terlindungi, dan masyarakat memperoleh perlindungan hukum, keselamatan kerja, serta kepastian penghasilan secara sah dan bermartabat.
Selain itu, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), pendampingan teknis, edukasi hukum, serta pengawasan lingkungan yang berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk membenahi tata kelola pertambangan rakyat secara menyeluruh. Momentum penertiban tambang seharusnya tidak dijadikan sekadar operasi penghentian, melainkan kesempatan untuk melakukan pembenahan struktural yang berpihak pada keadilan sosial.
Penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memiliki nurani. Menjaga hukum tidak boleh mengorbankan harapan hidup rakyat. Negara harus hadir dengan kebijakan yang manusiawi, solutif, dan berkeadilan—karena di situlah esensi keadilan sosial yang sesungguhnya.
(Redaksi)
