Oleh Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes _Pemerhati Telematika, Multimedia, AI dan OCB Independen-
Jakarta, Presisimedia.com — Pemerhati telematika, multimedia, dan kecerdasan buatan, Roy Suryo, memaparkan hasil analisis teknis independen terhadap dua salinan fotokopi ijazah yang diklaim milik Presiden RI Joko Widodo. Dokumen tersebut disebut berasal dari tahun 2005 dan 2010, yang diperoleh setelah putusan sidang Komisi Informasi Publik (KIP) terkait keterbukaan informasi di KPUD Surakarta.
Menurut Roy Suryo, dokumen yang diterima tanpa sensor itu kemudian dianalisis dari sisi citra digital, proporsi visual, dan karakteristik legalisasi. Ia menekankan bahwa pemaparannya merupakan pendapat ilmiah pribadi sebagai pengamat independen.
Lima Catatan Teknis yang Disorot
Dalam keterangannya di Jakarta, yang dikirim ke redaksi presisimedia.com Roy Suryo menyampaikan lima poin utama:
Kesamaan visual kedua salinan
Kedua dokumen dinilai identik secara visual, seolah berasal dari satu sumber yang sama dan hanya difotokopi ulang, meskipun diklaim berasal dari tahun yang berbeda (2005 dan 2010). Perbedaan yang terlihat hanya berupa noise atau kotoran kertas hasil proses fotokopi.
Legalitas hitam-putih
Dokumen ditampilkan monokrom (hitam-putih). Menurut Roy, hal ini berbeda dengan praktik legalisasi di sejumlah lembaga pemilu lain, seperti KPU pada periode berikutnya, yang umumnya menampilkan cap dan tanda tangan berwarna.
Posisi cap dan tanda tangan
Roy menilai, apabila legalisasi dilakukan pada waktu yang berbeda, seharusnya terdapat perbedaan posisi cap dan tanda tangan pejabat berwenang, termasuk pada masa ketika Prof. Mohammad Naiem menjabat di Fakultas Kehutanan UGM.
Proporsi ukuran dokumen
Ia juga menyoroti ketidakseimbangan rasio panjang–lebar pada salinan, yang dinilai tidak proporsional dibandingkan ukuran ijazah asli yang dikecilkan secara wajar.
Analisis pasfoto
Berdasarkan perangkat lunak face recognizer dan face analyzer yang ia gunakan, Roy menyebut tingkat kemiripan pasfoto dengan figur Presiden berada pada kisaran 30–40 persen, yang menurutnya tidak konklusif.
Perlu Klarifikasi Resmi
Roy Suryo menyatakan bahwa analisis ini bukan putusan hukum, melainkan kajian teknis yang menurutnya perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi resmi institusi terkait, termasuk pihak universitas, penyelenggara pemilu, dan lembaga negara berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Presisimedia.com belum menerima pernyataan resmi dari pihak mantan Presiden Joko Widodo, Universitas Gadjah Mada, maupun KPU terkait hasil analisis tersebut. Proses klarifikasi dan verifikasi publik dinilai penting untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.
(Redaksi.).
