Memprihatinkan! 25 Sekolah di Pasaman Kekurangan Buku, Dana BOS Sudah Lunas Dibayar

PASAMAN, PresisiMedia.com – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Pasaman kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kekurangan volume pengadaan buku pada 25 sekolah. Ironisnya, meskipun buku yang diterima tidak sesuai dengan surat pesanan, pembayaran kepada penyedia tetap dilakukan secara penuh.

Akibat kondisi tersebut, negara mengalami kelebihan pembayaran sebesar Rp63.805.519,25.

Temuan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan dilakukan pada pengadaan buku yang bersumber dari Dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

Realisasi Miliaran Rupiah untuk Pengadaan Buku

Dalam laporan tersebut, BPK mencatat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mencapai sekitar Rp5,12 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4,65 miliar digunakan untuk pengadaan buku bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Pasaman.

Namun, hasil uji petik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah buku yang dipesan dengan yang diterima di 25 sekolah yang menjadi sampel pemeriksaan.

Sekolah yang terdampak terdiri dari SMP Negeri, SD Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, hingga sekolah dasar swasta yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Pasaman.

Melibatkan Sejumlah Penyedia

Pengadaan buku tersebut dilaksanakan melalui beberapa penyedia, di antaranya CV HSB, CV PJA, CV KJM, CV PKK, dan CV BPG.

BPK mencatat, dalam praktiknya sebagian sekolah terlebih dahulu berkoordinasi langsung dengan penyedia sebelum transaksi dicatat melalui sistem SIPLah. Setelah barang dikirim, buku diterima dalam kemasan tertutup tanpa pemeriksaan jumlah secara menyeluruh bersama pihak penyedia.

Pembayaran kemudian dilakukan melalui Nagari Cash Management (NCM) dan transaksi diselesaikan melalui SIPLah.

Kekurangan Baru Diketahui Setelah Pembayaran

Pola tersebut menyebabkan kekurangan volume buku baru diketahui setelah pembayaran selesai dilakukan. Menurut BPK, kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang mewajibkan pemeriksaan spesifikasi, kuantitas, dan kondisi barang sebelum pembayaran dilakukan.

Selain berpotensi mengganggu proses belajar mengajar akibat kurangnya buku di sekolah, BPK menilai telah terjadi kelebihan pembayaran yang wajib segera dipulihkan ke kas daerah.

Penyebab dan Tanggung Jawab

Dalam kesimpulannya, BPK menyebut permasalahan ini terjadi akibat kurang cermatnya kepala sekolah selaku pelaksana pengadaan dalam melakukan pemeriksaan barang sesuai pesanan. Selain itu, penyedia juga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat pesanan.

Rekomendasi BPK

BPK merekomendasikan kepada Bupati Pasaman melalui Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan seluruh kepala sekolah agar lebih teliti dalam memeriksa barang yang diterima sebelum pembayaran dilakukan.

Selain itu, kelebihan pembayaran sebesar Rp63.805.519,25 diminta untuk diproses sesuai ketentuan dan disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Tanggapan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Kepala Dinas Pendidikan menyatakan menerima temuan tersebut dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.

Publik Menanti Tindakan Nyata

Kini, publik menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Pasaman, tidak hanya sebatas pengembalian kerugian daerah, tetapi juga pembenahan sistem pengawasan pengadaan Dana BOS agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran.

(Tim Redaksi)

Tags

#PendidikanGratis
#PasamanBangkit
#PasamanBangkit
#DanaBOS
#TransparansiPendidikan
#PengawasanAnggaran
#BPK
#SekolahPasaman
#PendidikanBerkualitas

# Dugaan Korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *