Pati, Jawa Tengah, Prisisimedia.com-Sidang perkara nomor 201/Pid.B/2025/PN Pti dengan terdakwa Supriono alias Botok dan Teguh Istiyanto alias Pak RW kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Pati, Jumat (13/2/2026). Sidang ke-9 tersebut menghadirkan saksi dan ahli dari pihak terdakwa.
Persidangan kali ini menarik perhatian publik setelah mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol (Purn) Drs. Oegroseno, hadir sebagai saksi yang meringankan terdakwa (a de charge).
Selain Oegroseno, tim kuasa hukum juga menghadirkan Prof. Ali Masyhar Mursyid, Dekan Universitas Negeri Semarang (UNNES), serta Dr. Sucipto Hadi Purnomo, Lektor Kepala Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) UNNES, sebagai saksi ahli.
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Oegroseno menyampaikan pandangannya terkait penanganan aksi demonstrasi yang menjadi pokok perkara. Ia menilai penangkapan terhadap Botok dan Teguh tidak proporsional serta menyinggung adanya dugaan kriminalisasi.
Menurut Oegroseno, dalam praktik pengamanan unjuk rasa, aparat kepolisian memiliki mekanisme pengalihan arus lalu lintas tanpa harus membubarkan massa atau langsung melakukan penindakan pidana.
“Lalu lintas bisa dialihkan, bukan massanya yang dibubarkan. Jika lokasi aksi berpindah, itu insidental agar suara lebih didengar luas,” ujarnya usai persidangan.
Ia juga menegaskan bahwa selama pengalamannya di kepolisian, belum pernah mendapati aksi demonstrasi di jalan yang langsung dijerat pidana dengan tuduhan pemblokiran jalan.
Lebih lanjut, Oegroseno mengingatkan bahwa Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.
“Jika ada pengunjuk rasa ditangkap, maka pimpinan wilayah yang bertanggung jawab. Tidak bisa serta-merta dibebankan kepada anggota di lapangan,” katanya.
Ia juga menilai kekhawatiran terkait potensi kecelakaan lalu lintas dalam peristiwa tersebut tidak signifikan mengingat situasi pengamanan saat itu melibatkan ratusan personel kepolisian.
Di akhir keterangannya, Oegroseno menyatakan pandangannya bahwa kedua terdakwa merupakan aktivis yang diduga mengalami kriminalisasi. Ia juga menyampaikan akan membantu menyampaikan surat-surat aduan terkait persoalan tersebut, termasuk kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Sidang akan kembali dilanjutkan pada agenda berikutnya dengan pemeriksaan lanjutan sesuai jadwal majelis hakim.
(Wwhyu)
