Bukittinggi, Presisimedia.com – Dana Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjadi sorotan setelah LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) secara resmi mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar) Kampus Bukittinggi.
Melalui surat bernomor 339/PI/VIII/2026, organisasi tersebut meminta salinan dokumen terkait pelaksanaan Program KIP Kuliah periode 2020–2026 sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial serta upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Surat permohonan tersebut ditandatangani Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, dan ditujukan kepada PPID Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kampus Bukittinggi. Dalam surat itu, LSM P2NAPAS meminta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program KIP Kuliah selama enam tahun terakhir.
Dokumen yang dimohon antara lain daftar penerima Beasiswa KIP Kuliah Tahun 2020–2026, salinan Surat Keputusan (SK) penetapan penerima setiap tahun akademik, data jumlah penerima berdasarkan fakultas dan program studi, data besaran bantuan serta mekanisme penyalurannya, laporan penyaluran dan pertanggungjawaban dana, hingga dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program KIP Kuliah yang tergolong sebagai informasi publik.
Menurut Ahmad Husein Batu Bara, permohonan informasi tersebut diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
“Kami menghormati seluruh proses dan mekanisme yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Permohonan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat agar pengelolaan program bantuan pendidikan yang menggunakan dana negara dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, lembaga publik maupun badan yang mengelola dana publik diharapkan dapat memberikan informasi yang terbuka sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
Dalam suratnya, LSM P2NAPAS juga meminta agar apabila terdapat bagian dokumen yang termasuk informasi yang dikecualikan, maka bagian tersebut dapat disamarkan sesuai ketentuan, sementara informasi yang bersifat terbuka tetap diberikan kepada pemohon.
Selain kepada PPID Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kampus Bukittinggi, surat tersebut ditembuskan kepada Rektor UM Sumbar, Badan Pembina Harian (BPH) UM Sumbar, Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, LLDIKTI Wilayah X, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, serta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
LSM P2NAPAS berharap PPID Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dapat memberikan tanggapan sesuai jangka waktu pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Hingga berita ini diterbitkan, Presisimedia.com masih menunggu tanggapan resmi dari PPID maupun pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kampus Bukittinggi terkait permohonan informasi tersebut. Redaksi memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak universitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Habiburrahman)
