Ratusan mahasiswa di tiga perguruan tinggi negeri masih menunggu kepastian pembayaran UKT, sementara BPK menyoroti potensi piutang, lemahnya koordinasi, dan belum optimalnya tindak lanjut atas kewajiban pembayaran sesuai perjanjian kerja sama.
Samarinda, Presisimedia.com – Janji menghadirkan pendidikan tinggi gratis melalui Program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap bahwa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru penerima program pada tiga perguruan tinggi negeri belum terealisasi sebesar Rp2.777.280.000.
Temuan tersebut tidak hanya mengungkap adanya keterlambatan pembayaran, tetapi juga menyoroti perlunya perbaikan tata kelola, koordinasi, dan pengawasan agar hak mahasiswa penerima manfaat tidak terabaikan.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, kekurangan pembayaran UKT tersebut terdiri atas Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) sebesar Rp523.480.000, Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sebesar Rp1.218.500.000, dan Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) sebesar Rp1.035.300.000. Selain itu, BPK juga mengungkap adanya potensi piutang UKT sebesar Rp1.929.280.000 serta potensi kurang saji piutang sebesar Rp2.777.280.000.
Di Institut Teknologi Kalimantan, BPK mencatat terdapat 367 mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima Program Gratispol, namun bantuan UKT senilai Rp1.218.500.000 belum diterima perguruan tinggi. Di sisi lain, masih terdapat 105 mahasiswa yang belum diumumkan sebagai penerima sehingga proses verifikasi masih berlangsung.
Pada Politeknik Negeri Balikpapan, sebanyak 201 mahasiswa penerima Program Gratispol dengan total UKT Rp523.480.000 juga belum memperoleh pembayaran hingga pemeriksaan berakhir. Sementara di Politeknik Negeri Samarinda, terdapat 440 mahasiswa dengan sisa UKT yang belum dibayarkan sebesar Rp1.035.300.000.
BPK juga menemukan bahwa sebagian mahasiswa telah lebih dahulu membayar UKT secara mandiri karena bantuan belum diterima oleh perguruan tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pengembalian dana kepada mahasiswa setelah bantuan dicairkan. Sebaliknya, terdapat pula mahasiswa yang masih harus melunasi selisih UKT sesuai ketentuan program.
Temuan lainnya yang menjadi perhatian adalah belum dikirimkannya surat penagihan resmi oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga pemeriksaan berakhir. Alasan yang disampaikan adalah proses penetapan penerima Program Gratispol masih dilakukan secara bertahap. Namun, BPK menilai kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya koordinasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
Padahal, dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan masing-masing perguruan tinggi telah diatur bahwa pemerintah daerah berkewajiban membayarkan bantuan biaya pendidikan setiap awal semester. BPK juga menyatakan kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, mempertanyakan keseriusan seluruh pihak dalam memastikan Program Gratispol berjalan sesuai tujuan awalnya.
“Temuan BPK RI ini tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan administrasi. Di balik angka Rp2,77 miliar itu ada hak mahasiswa yang harus dipenuhi. Program pendidikan gratis seharusnya memberikan kepastian, bukan justru membuat mahasiswa dan orang tua menunggu tanpa kejelasan,” ujar Ahmad Husein Batu Bara kepada Presisimedia.com.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pimpinan perguruan tinggi harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan pembayaran UKT sesuai perjanjian kerja sama serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI.
“Program Gratispol adalah kebijakan yang baik dan patut diapresiasi. Namun keberhasilannya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya penerima manfaat. Yang jauh lebih penting adalah ketepatan pelaksanaan, transparansi pengelolaan, dan kepastian bahwa hak mahasiswa benar-benar diterima tepat waktu. Jangan sampai slogan pendidikan gratis kehilangan maknanya karena lemahnya koordinasi birokrasi,” tegasnya.
LSM P2NAPAS juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka secara transparan perkembangan penyelesaian pembayaran UKT, termasuk jumlah mahasiswa yang telah menerima bantuan, yang masih dalam proses, serta langkah percepatan yang sedang dilakukan. Menurut organisasi tersebut, keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan pelaksanaan Program Gratispol tetap berada pada jalur yang akuntabel.
Sebagai tindak lanjut, LSM P2NAPAS menyatakan akan mengirimkan surat konfirmasi dan permintaan informasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Institut Teknologi Kalimantan, Politeknik Negeri Balikpapan, dan Politeknik Negeri Samarinda guna memperoleh penjelasan resmi terkait tindak lanjut atas temuan BPK RI.
Hingga berita ini diterbitkan, Presisimedia.com masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pihak perguruan tinggi terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip jurnalistik.
(Habiburrahman)
